3. Menuntut partai politik bersikap tegas terhadap kader yang tidak berintegritas, serta membangun rekrutmen politik berbasis moralitas.
4. Memperluas transparansi publik agar kebijakan dan anggaran benar-benar berpihak pada rakyat.
5. Memperkuat kontrol sosial masyarakat sipil agar jalannya pemerintahan selalu berada dalam pengawasan rakyat.
Arip mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap optimis sekaligus kritis. Demokrasi yang bermartabat hanya dapat terwujud melalui integritas, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat.
"Bangsa ini tidak boleh dipimpin oleh figur yang korup, tidak berkapasitas, atau hanya mementingkan kelompoknya. Indonesia yang adil dan sejahtera hanya lahir jika kita berani membersihkan pemerintahan dari mereka yang tidak layak,” tegasnya.
Artikel Terkait
Cegah Kriminalitas, Polsek Lakbok Intensifkan Patroli Malam dalam Ops Libas Lodaya 2025
Wabup Cianjur Terima Audiensi NPCI, Bahas Hibah 2026 dan Persiapan Ajang Olahraga Disabilitas
Sidang Class Action di Bandung, Masyarakat Sunda Tegaskan Kujang Bukan Senjata
ASKOPIS Dorong Peningkatan Mutu KPI Lewat Workshop Nasional Akreditasi
Wakapolda Jabar Tinjau Kendaraan Dinas Samapta, Ingatkan Personel Utamakan Sikap Humanis
Mahasiswa KKN STAI Al-Azhary Gelar Seminar Hukum Perceraian dalam Perspektif Islam di Desa Sindangsari
Workshop Inovasi PAI di Campaka: Bekali Guru dengan Metode Kreatif, Ditutup Wakaf 300 Al-Qur’an
Bopic Community Tebar Kepedulian Lewat Pengobatan Gratis di Bojongpicung
Mutiara Pagi: Harapan Rakyat (Bagian 1946)
Membubarkan DPR Menyelesaikan Masalah? Pandangan Kritis dari Bangku Perkuliahan