Penyidik Polri Sita Aset Ratusan Miliar Rupiah Terkait Kasus Jampidsus

JOURNALNUSANTARA.COM, JAKARTA - Jagat digital tengah dihebohkan oleh kabar penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret para petinggi di institusi Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung.

Dalam perkembangan terbaru, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dilaporkan telah menyita aset bernilai fantastis yang diduga milik Jampidsus Febrie Adriansyah.

Tindakan tegas dari penyidik kepolisian tersebut diawali oleh operasi penggeledahan sebuah rumah di kawasan Sentul City, Bogor, pada Kamis dini hari.

Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto mengonfirmasi bahwa penyitaan properti tersebut berkaitan dengan pengusutan tindak pidana pencucian uang.

Totok menjelaskan kalau timnya mengamankan brankas besi berisi tujuh koper besi yang memuat puluhan kilogram emas batangan senilai ratusan miliar rupiah.

Operasi pembersihan di kawasan Sentul itu sendiri merupakan rangkaian dari penggeledahan maraton di belasan titik berbeda sejak sehari sebelumnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan bahwa penggeledahan berkala ini bertujuan demi melengkapi berkas penyidikan perkara rasuah.

Menurut Budi, operasi ini berkelindan dengan sejumlah dugaan korupsi pada beberapa perusahaan pelat merah, termasuk di antaranya sektor kelistrikan nasional.

Sebelum munculnya kisruh penyitaan ini, publik sempat digegerkan oleh langkah Kejaksaan Agung yang menciduk seorang perwira tinggi kepolisian berpangkat Brigadir Jenderal.

Jenderal bintang satu berinisial LMI tersebut diduga terlibat dalam pusaran rasuah tata kelola pengadaan barang pada program Makan Bergizi Gratis.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman menyebut jika sang jenderal diduga menyalahgunakan wewenang lamanya saat masih aktif di Badan Gizi Nasional.

Syarief menuturkan bahwa tersangka diduga menginstruksikan pendirian korporasi fiktif demi memonopoli penyediaan wadah makanan besi bagi para mitra kerja resmi.

Saling sandera kasus hukum yang menjerat para pejabat teras antarlebaga ini pun menuai kritik tajam dari publik yang menyayangkan integritas korps penegak hukum.