PMII Cianjur Geruduk DPRD, Bawa 5 Tuntutan dan Sampaikan Mosi Tidak Percaya

Cianjur — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Cianjur menggelar aksi demonstrasi bertajuk "Indonesia Darurat, Cianjur Melarat, PMII Menggugat" di depan Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Senin (15/6/2026).‎

Massa aksi menampilkan seni visual dan teatrikal sebagai bentuk ekspresi kritik terhadap kondisi bangsa yang dinilai semakin menjauh dari cita-cita kesejahteraan rakyat. Salah satu simbol yang ditampilkan adalah replika kuburan Prabowo-Gibran, yang bukan ditujukan sebagai serangan personal, melainkan sebagai representasi matinya hati nurani pemerintah terhadap penderitaan rakyat.

Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil, serta berbagai persoalan kebangsaan yang belum terselesaikan, pemerintah dinilai semakin abai terhadap suara rakyat. Simbol kuburan tersebut menjadi pesan bahwa harapan masyarakat terhadap keberpihakan negara perlahan terkubur oleh kebijakan yang tidak menjawab kebutuhan rakyat.

‎Dalam aksi tersebut, PMII Cianjur menyampaikan lima tuntutan:

‎‎1. Menolak kenaikan harga BBM.
‎2. Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membebani APBN dan berpotensi menjadi ruang korupsi sistematis.
‎3. Mendesak pemerintah mengambil langkah strategis menjaga stabilitas nilai rupiah dan ketahanan ekonomi nasional.
‎4. Menghentikan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dinilai mangkrak dan tidak menjawab kebutuhan rakyat.
‎5. Menolak dwifungsi TNI-POLRI demi menjaga supremasi sipil dan demokrasi.
‎
‎Usai menyampaikan aspirasi, massa aksi melakukan dialog dengan pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur. Namun, PMII Cianjur menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Ketua DPRD Kabupaten Cianjur yang dinilai tidak konsisten terhadap hasil dialog.‎

PMII Cianjur Kecewa Ketua DPRD Inkonsisten meninggalkan masa aksi

‎Koordinator Lapangan Aksi, Fauzi Rohmat, menyebut Ketua DPRD sempat menyatakan kesediaannya menerima aspirasi dan menyampaikan sikap atas tuntutan yang diajukan. Namun, saat diminta menandatangani pernyataan sikap sebagai bentuk komitmen, Ketua DPRD justru menolak dan meninggalkan lokasi aksi.
‎
‎"Kami kecewa terhadap sikap Ketua DPRD yang tidak sesuai dengan kesepakatan saat dialog. Ketika komitmen itu hendak dituangkan dalam bentuk tertulis, beliau justru menolak menandatangani dan meninggalkan massa aksi. Ini menunjukkan tidak adanya keseriusan dalam merespons aspirasi rakyat," tegas Fauzi Rohmat.
‎
‎Ketua PC PMII Cianjur, Nur Alim Abdul Gani, menegaskan bahwa mahasiswa hadir untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar melakukan aksi simbolik.
‎
‎"Kami datang membawa aspirasi masyarakat dan berharap DPRD sebagai representasi rakyat menunjukkan komitmen yang nyata. Sangat disayangkan ketika ruang dialog yang telah dibangun tidak menghasilkan keberanian untuk menyatakan sikap secara tertulis," ujar Nur Alim.
‎
‎PMII Cianjur menegaskan akan terus mengawal seluruh tuntutan yang telah disampaikan. Atas kekecewaan terhadap sikap Ketua DPRD Kabupaten Cianjur yang dinilai mengingkari komitmen hasil dialog, PMII Cianjur siap menggelorakan Perlawanan Jilid II sebagai bentuk tekanan moral dan perjuangan lanjutan hingga aspirasi rakyat mendapat respons yang nyata.