Menko PM dan LPS Edukasi Keuangan Santri di Cianjur

JOURNALNUSANTARA.COM, CIANJUR - Pencegahan maraknya praktik keuangan ilegal di lingkungan pesantren terus dilakukan melalui penguatan edukasi finansial.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama Lembaga Penjamin Simpanan menggelar sosialisasi literasi keuangan yang diikuti ratusan santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri, Kabupaten Cianjur.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemahaman finansial kini menjadi kebutuhan mendasar bagi para santri di tengah ketidakpastian ekonomi.

Program transformasi lembaga keagamaan ini diarahkan untuk membentuk kemandirian ekonomi serta membentengi warga pesantren dari jebakan judi daring hingga pinjaman online ilegal.

Kurangnya pemahaman pengelolaan uang dinilai menjadi pemicu utama masyarakat terjerat skema keuangan bodong. Kondisi tersebut membawa dampak fatal bagi perekonomian nasional karena triliunan rupiah dana masyarakat mengalir keluar negeri dan menurunkan daya beli warga miskin.

"Tidak tanggung-tanggung, judol telah membuat Rp300-600 triliun dana kita kabur ke luar negeri berdasarkan data PPATK 2026. Akibatnya, kelompok miskin dan rentan semakin tertekan dan kehilangan daya beli," katanya.

Para santri diimbau untuk membiasakan diri mempelajari literatur ekonomi serta membangun pola pikir produktif sejak dini. Langkah mandiri tersebut dipandang sebagai fondasi penting dalam mengelola keuangan secara bijak.

"Mari kita mulai membangun mindset dan mental kaya. Perkaya diri dengan berbagai literatur keuangan, serta biasakan membaca dan berdiskusi persoalan-persoalan ekonomi," ujarnya.

Sinergi antara pemerintah dan LPS ini diharapkan berlanjut guna memperluas jangkauan edukasi. Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi teknis mengenai pengelolaan keuangan oleh Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu.