Journalnusantara.com - Bank Indonesia (BI) terus menjaga stabilitas dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan kebijakan dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran sebagai upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi.
Pada 2022, transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat ditopang oleh naiknya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, luasnya dan mudahnya sistem pembayaran digital, serta cepatnya perbankan digital.
Untuk 2023, BI memproyeksikan transaksi uang elektronik 2023 akan terus bertumbuh. Pada 2022, nilai transaksi uang elektronik tumbuh 30,84 persen dibandingkan pada 2021, yang mencapai Rp399,6 triliun.
Perry Warjiyo selaku Gubernur BI mengatakan bahwa nilai transaksi uang elektronik diproyeksikan meningkat 23,9 persen dibandingkan tahun lalu hingga mencapai Rp495,2 triliun pada 2023. Selaras dengan uang elektronik, nilai transaksi digital banking pada 2022 pun meningkat 28,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp52.545,8 triliun.
BI memproyeksikan nilai transaksi digital banking di 2023 juga akan bertumbuh hingga 22,13 persen mencapai Rp64.175,1 triliun. "Tahun 2023 diperkirakan perbankan digital bisa menembus Rp67 ribu triliun," imbuh Perry Warjiyo.
Baca Juga: Update: Gempa Bumi Landa Banten, Terasa Hingga Cianjur, Sukabumi dan Jakarta
Di samping itu, jumlah uang kartal yang diedarkan (UYD) pada Desember 2022 juga meningkat 6,95 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Pada periode tersebut, jumlah UYD mencapai Rp1.026,5 triliun.
Oleh sebab itu, Bank Indonesia terus menjaga stabilitas dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran. "Ini melalui penguatan kebijakan dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi," jelas Gubernur BI, Selasa (24/1/2023).
Pengembangan Rupiah Digital
Guna menumbuhkan ekonomi digital di Indonesia, BI akan membangun sejumlah program pengembangan rupiah digital. Pertama, BI akan memperluas dan menerapkan standar nasional sebagai satu bahasa layanan sistem pembayaran. Pada 2023 layanan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) akan diperluas hingga mencapai target 45 juta pengguna dan satu miliar transaksi.
BI juga akan mendorong kolaborasi bank desa dengan industri, mengonsolidasi industri sistem pembayaran nasional secara end-to-end dan mengenjot digitalisasi perbankan. BI juga akan mendorong e-commerce untuk meraih status unicorn.
Baca Juga: Ikatan Keluarga Alumni STAI Al-I’anah/Al-Azhary Santuni Korban Musibah Gempa Cianjur
Dalam acara Pertemunan Tahunan Bank Indonesia (PBTI) 2022 juga meluncurkan white paper atau panduan pengembangan Central Bank Digital Currency (CDBC) atau rupiah digital. Proyek yang dinamai proyek garuda ini merupakan tanda kesiapan Indonesia untuk menyusul negara-negara yang telah mengimplementasikan alat pembayaran digital yang sah.
Menurut Gubernur BI, proyek rupiah digital ini akan diimplementasikan dalam tiga tahap. Pertama, dengan memulai implementasi wholesale CBDC untuk model bisnis penerbitan, pemusnahan, dan transfer antarbank dengan rupiah digital. Kedua, model akan diperluas menjadi pengembangan model bisnis operasi moneter dan pasar uang. Ketiga, integrasi W-CBDC dengan retail CBDC secara end-to-end.
Artikel Terkait
Informasi Seputar Pendaftaran Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru 2023
Masya Allah, Diam-Diam Ivan Gunawan Bangun Masjid di Uganda Afrika Timur, Biaya dari Kocek Pribadi
Nikah Gratis di KUA, Berikut Syarat dan Ketentuannya
31 Perguruan Tinggi Meriahkan Altie Campus Expo 2023
Bisnis Pesan Makanan dan Minuman Daring Menggiurkan
Kado Satu Abad NU, Jadilah Lebih Berkontribusi Nyata Bagi NU dan NKRI
Ilhan Omar dan Rasisme Politik Amerika
Gempa Goyang Turki 7,8 SR, Ratusan Warga Tewas dan 3 WNI Dilaporkan Terluka
Ikatan Keluarga Alumni STAI Al-I’anah/Al-Azhary Santuni Korban Musibah Gempa Cianjur
Update: Gempa Bumi Landa Banten, Terasa Hingga Cianjur, Sukabumi dan Jakarta