Mengapa Rakyat Turun ke Jalan?

Oleh: Munawir Kamaluddin

Di tengah riuh kota, ketika lampu memantul di genangan hujan ekonomi, spanduk-spanduk yang berkibar bukan lagi sekadar kain pada bambu. Ia menjelma wajah kecemasan kolektif, simbol amarah yang lama terpendam.

Di sisi lain republik, kursi empuk, gedung berlampu kristal, dan pidato puitis yang mengudara di televisi tampil sebagai pertunjukan simbolik yang berkilau. Namun, ketika simbol itu terlalu jauh dari perut rakyat, dari mimpi anak muda, dan dari rumah-rumah kecil yang bergelut dengan beban kredit, jalanan pun menjadi kitab terbuka—menulis ulang legitimasi negara.

Pertanyaan sederhana muncul: ketika pemimpin terus menabur janji dengan kata-kata indah, sementara jalan tetap berlubang, perut tetap lapar, dan sekolah kekurangan guru, manakah yang lebih berat bagi rakyat—rasa malu atau amarah? Bukankah lebih menyakitkan mendengar retorika kepedulian, tetapi menyaksikan kemewahan pejabat di layar kaca?

Inilah wajah politik simbolik—politik yang memahat citra dengan retorika, ritual, dan gestur. Politik yang menenangkan sesaat, tetapi tak memberi roti di meja makan. Murray Edelman menyebutnya dramaturgi politik, sebuah panggung besar tempat simbol mengaburkan realitas. Lawannya adalah politik substantif, yakni politik yang hadir dalam bentuk kebijakan nyata, distribusi adil, dan layanan publik yang terukur dampaknya.

Kemarahan rakyat kerap lahir bukan hanya dari kebijakan berat, melainkan dari jurang antara simbol dan realitas. Skandal tunjangan mewah, pesta pejabat, atau pidato yang meromantisasi kemiskinan menjadi percikan yang menyalakan bara. Di baliknya tersimpan luka lama: ketidakadilan distribusi, korupsi, dan polarisasi politik yang mengasingkan suara rakyat.

Islam memberi landasan moral tajam untuk membaca fenomena ini. Al-Qur’an menegaskan:
"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara; maka damaikanlah antara kedua saudaramu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu dirahmati" (QS. Al-Hujurat: 10).

Begitu pula firman Allah:
"Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka" (QS. Asy-Syura: 38).

Artinya, simbol persaudaraan dan musyawarah tidak cukup jika hanya berhenti pada seremoni. Ia harus diwujudkan dalam keadilan sosial dan partisipasi nyata rakyat.

Nabi SAW bersabda: “Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya—dan itu selemah-lemahnya iman” (HR. Muslim). Hadis ini menjadi panggilan moral agar masyarakat tidak tunduk pada tipu daya simbol, melainkan menuntut perubahan nyata.

Umar bin Khattab ra. berpesan: “Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, dan timbanglah amalmu sebelum ditimbang (di akhirat).” Pesan ini adalah prinsip akuntabilitas politik. Ibn Taymiyyah menegaskan: “Allah menegakkan negara yang adil meskipun kafir, dan tidak menegakkan negara yang zalim meskipun Muslim.”

Keadilan adalah substansi yang menopang negara, sedangkan simbol hanyalah hiasan. Jalan keluar menuntut keberanian menegakkan substansi: transparansi fiskal, partisipasi publik dalam perencanaan anggaran, perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, dukungan bagi UMKM, serta reformasi hukum yang independen.

Ritual politik tidak boleh berhenti di panggung, melainkan harus diikuti kebijakan nyata dengan indikator terukur. Civil society mesti diperkuat sebagai pengawas moral negara.

Tantangannya jelas: legitimasi yang rapuh mudah dimanfaatkan ekstremisme. Represi hanya menambah radikalisasi. Namun krisis bisa menjadi momentum reformasi—jika elite berani keluar dari simbol dan menyelami substansi.