All Cops Are Bastard

Oleh: YUS DHARMAN, S.H., M.M., M.Kn.

ADVOKAT / KETUA DEWAS FAPRI (Forum Advokat & Pengacara Republik Indonesia)

Jakarta, 5 September 2025

Tulisan "ACAB", singkatan dari "All Cops Are Bastards", dan kode "1312" (1=A, 3=C, 1=A, 2=B) kini mudah ditemukan di dinding-dinding kota, mulai dari flyover hingga pos ronda perumahan. Fenomena ini adalah luapan amarah masyarakat. Belum lagi, muncul tagar "Polisi Pembunuh" sebagai bentuk ekspresi kekecewaan. Meskipun vandalisme ini melanggar aturan, tidak ada yang peduli karena bara sudah menyala menjadi api. Akumulasi kekecewaan mendalam terhadap penguasa yang hidup hedon telah memicu amuk massa.

Penyelenggara pemerintahan dan anggota DPR dianggap sudah tidak amanah. Media mainstream sibuk menjadi corong pemerintah demi keuntungan, sementara media sosial dipenuhi buzzer yang lebih rajin mengolah isu daripada mengawal aspirasi rakyat. Masyarakat tidak puas dengan berbagai masalah, mulai dari hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, kasus-kasus korupsi besar yang menguap, hingga pernyataan elite politik yang semakin memanaskan suasana.

Jalanan pun menjadi satu-satunya ruang publik terakhir yang tersisa untuk menyuarakan aspirasi, meskipun harus bertaruh nyawa. Namun, situasi semakin kacau karena disusupi perusuh yang sengaja memancing di air keruh. Akibatnya, gas air mata sering kali menjadi penghalau.

Kasus-kasus besar seperti Ferdy Sambo, Teddy Minahasa, Kanjuruhan, dan Wadas semakin menjatuhkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Hal ini diperkuat oleh data survei Indikator Politik (2022-2023) dan Lembaga Survei Indonesia (2024), yang mencatat bahwa Polri dan DPR adalah "institusi paling korup" di Indonesia.

Pemicu amuk massa di seluruh negeri kali ini adalah kasus Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang terlindas Rantis Brimob. Peristiwa ini memicu kehancuran kantor polisi, gedung DPRD, dan bahkan rumah beberapa anggota DPR, termasuk rumah pribadi Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani.

Seharusnya, kekacauan ini tidak perlu terjadi jika penyelenggara pemerintahan lebih peka terhadap beban hidup masyarakat. Mereka seharusnya tidak justru mem-bully masyarakat pemberi mandat yang sedang terhimpit kesulitan ekonomi, yang disebabkan oleh meroketnya harga kebutuhan pokok, sulitnya lapangan pekerjaan, dan mahalnya biaya pendidikan.

Mulai sekarang, DPR dan pemerintah sudah seharusnya menerapkan prinsip "Good & Clean Government". Mereka juga harus bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi, yang merupakan akibat dari kebijakan sembrono yang mereka keluarkan.

Negara seharusnya menjaga keamanan rakyatnya dan mampu melindungi kepentingan nasional, kedaulatan, integritas wilayah, serta keselamatan rakyat dari segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar negeri sesuai amanat UUD 1945.

Setelah para anggotanya menjadi sasaran utama protes masyarakat, akhirnya Ketua DPR, Puan Maharani, berjanji akan membenahi kinerja lembaga legislatif. "Kami akan mengevaluasi, kami akan berbenah diri, kami akan mendengar aspirasi rakyat dengan lebih sehat," katanya di Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 30 Agustus 2025.