Ironi Pidato Sektor Pertanian, Antara Retorika dan Realita di Lapangan

Narasi optimistis yang kerap disampaikan pemerintah dalam berbagai pidato kenegaraan dinilai kian berjarak dengan realitas kehidupan masyarakat bawah. Di tengah himpitan ekonomi, klaim-klaim kesejahteraan yang digaungkan justru dinilai memicu rasa antipati dan geram di kalangan warga.

Salah satu sektor yang paling merasakan ketimpangan antara retorika dan kenyataan adalah sektor pertanian. Fluktuasi harga gabah hingga saat ini masih menjadi momok menakutkan bagi para petani.

Praktik spekulasi harga oleh para mafia pangan dan keterikatan petani pada utang tengkulak membuat posisi tawar petani semakin lemah. Akibatnya, harga jual gabah di tingkat petani kerap ditekan hingga menyentuh titik terendah.

Sebagai contoh, pemerintah sempat menyatakan idealnya harga gabah berada di angka Rp 6.500 per kilogram. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa gabah petani kerap dihargai jauh di bawah itu, yakni sekitar Rp 5.500 per kilogram. Selisih harga ini jelas menjadi kerugian nyata yang harus ditanggung petani setiap kali musim panen tiba.

Kondisi ini diperparah dengan fenomena alam kemarau berkepanjangan atau El Nino yang menyebabkan kekeringan masif pada lahan pertanian. Alih-alih mendapatkan penanganan yang konkret dan cepat, isu ini justru dinilai hanya sekadar menjadi komoditas politik dan bahan pidato tanpa realisasi solusi yang menyentuh akar masalah.

Rentetan persoalan sistemik ini disinyalir menjadi alasan kuat mengapa generasi muda Indonesia enggan melirik sektor pertanian domestik. Menyaksikan orang tua mereka yang harus bekerja keras di sawah tanpa jaminan kesejahteraan memicu terjadinya pergeseran minat kerja.

Menariknya, saat ini muncul tren di mana banyak pemuda Indonesia justru berbondong-bondong memilih menjadi tenaga kerja di sektor pertanian luar negeri, seperti Jepang.

Meskipun jenis pekerjaannya relatif sama yakni bertani dan turun ke sawah sektor pertanian di negara maju menawarkan kompensasi yang jauh lebih besar dan menjanjikan, hal yang sulit mereka dapatkan di negeri sendiri.

Selain sektor pertanian, kritik tajam juga diarahkan pada retorika kedaulatan ekonomi dan sentimen anti-asing yang kerap disuarakan. Di satu sisi, narasi pidato menunjukkan sikap perlawanan terhadap dominasi investor luar.

Namun di sisi lain, kebijakan yang diambil kerap dianggap kontradiktif, mulai dari isu keamanan data warga negara yang bocor hingga pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang minim perlindungan.

Pernyataan pejabat publik yang menyebutkan bahwa saat ini sudah banyak petani Indonesia yang bisa berlibur ke luar negeri juga dinilai melukai perasaan para petani.

Pada kenyataannya, jangankan untuk berlibur, para petani saat ini masih harus berjuang menghadapi kelangkaan air, mahalnya harga pupuk, hingga buruknya kualitas pupuk subsidi. Seluruh modal yang mereka miliki habis perputaran produksinya untuk menutupi biaya operasional yang tinggi.

Kesenjangan informasi ini diduga terjadi karena bahan atau draf pidato yang diterima penguasa hanya berasal dari laporan sepihak kelompok lingkaran dalam (inner circle) yang mencari keuntungan. Kondisi ini pun memicu pertanyaan publik mengenai peran para aktivis yang dahulu vokal, namun kini memilih bungkam setelah masuk ke dalam lingkaran kekuasaan.

Penulis: CHE