Presidium Jaringan Intelektual Muda Cianjur Desak Ketua DPRD Cianjur Mundur

Journalnusantara.com, Cianjur – Presidium Jaringan Intelektual Muda (JIM) Cianjur menyoroti pernyataan Ketua DPRD Cianjur yang menimbulkan polemik.

Dalam salah satu media online, pada Rabu (3/9/2025), Ketua DPRD Cianjur ketika ditanya soal wacana pembubaran DPR mengatakan, “Terkait pembubaran DPR, tentunya ini bukan kewenangan kami di daerah. Kami akan menunggu kebijakan pusat dan presiden.”

Pernyataan tersebut menuai kritik tajam dari Presidium JIM Cianjur, Alief Irfan. Ia menilai ucapan Ketua DPRD Cianjur menyesatkan dan berpotensi memprovokasi masyarakat.

“Kami mengecam keras dan meminta Ketua DPRD Cianjur untuk mundur. Jika tidak, kami yang akan menurunkannya. Jangan sampai rakyat marah lagi karena pernyataan yang tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Alief.

Menurutnya, pembubaran DPR sama sekali bukan kewenangan presiden. Indonesia menganut sistem trias politika, di mana eksekutif, legislatif, dan yudikatif berdiri sejajar. Presiden bukan atasan DPR, apalagi memiliki kewenangan membubarkannya.

“DPR lahir dari mandat rakyat melalui pemilu, bukan dari restu presiden. Jadi jawaban ‘menunggu presiden’ itu jelas menyalahi logika politik dan konstitusi,” ujarnya.

Alief menambahkan, dalam UUD 1945 hasil amandemen yang terdiri dari lima bagian yakni naskah asli, perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat secara tegas disebutkan bahwa presiden tidak memiliki kekuasaan untuk membubarkan DPR RI.

Hal ini, katanya, harus dipahami oleh pejabat publik agar tidak menyesatkan masyarakat.

“Dalam waktu dekat kami akan menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Cianjur untuk meminta pertanggungjawaban atas pernyataan Ketua DPRD Cianjur. Jika tidak ada sikap jelas, kami akan rekomendasikan agar beliau turun,” pungkasnya.