Oleh: Ayik Heriansyah (Pengurus Lembaga Dakwah PWNU Jawa Barat)
Menjadi pejabat negara itu bukan perbuatan dosa. Bisa jadi ladang pahala asal niatnya lurus: untuk melayani, mengayomi, dan mengabdi kepada rakyat.
Jabatan adalah amanah konstitusional, bukan warisan ideologis. Jabatan bukan tempat untuk memperjuangkan kepentingan pribadi. Ia bukan milik golongan, mazhab, tarekat, partai, atau ormas tertentu.
Karena itu, pejabat negara wajib tunduk pada konstitusi yang berorientasi kepada kesejahteraan bersama. Bukan pada selera pribadi dan keluarga. Negara punya landasan ideal dan tujuan nasional yang menjadi pedoman bagi pejabat.
Kebijakan publik dinilai dari kesesuaiannya dengan konstitusi, bukan dari seberapa besar keuntungan yang bisa dikantongi oleh pejabat dan kroninya. Kalau pejabat mulai menjadikan jabatan sebagai ladang bisnis atau alat balas dendam, maka rusaklah tatanan.
Sayangnya, realitas tak selalu seindah idealisme. Ada saja pejabat yang rakus, yang menjadikan kursi kekuasaan sebagai alat untuk mengeruk anggaran sebanyak-banyaknya. Tak peduli bagaimana kondisi rakyat, yang penting, untung.
Motif mereka bukan pengabdian, tapi kecemburuan terhadap harta orang lain dan kerakusan terhadap anggaran. Hati mereka gelap, karena:
1. Terbiasa menebar kebencian.
Mereka memprovokasi rakyat agar membenci pemerintah, demi kepentingan pribadi.
2. Tamak terhadap anggaran.
Mereka ingin menguasai porsi anggaran sebanyak mungkin, bahkan dengan cara licik.
3. Memanipulasi citra religius.
Mereka berdandan dan berbicara seperti orang saleh, hanya demi simpati publik. Padahal niatnya jauh dari ketulusan.
Syaikh Ibnu ‘Atha’illah pernah berkata: “Cabang-cabang kehinaan tidak akan tumbuh menjulang, kecuali di atas benih tamak.”
Syaikh Zarruq menambahkan: “Siapa yang memelihara tamak, maka kehinaannya akan tumbuh panjang dan dalam.”
Dan Syaikh Abul Abbas al-Mursi menyindir dengan tajam: “Tamak terdiri dari huruf-huruf yang keluar dari mulut dan berakhir di perut. Maka orang yang tamak tak akan pernah kenyang. Ia kering, dan segala yang bersamanya pun ikut kering.”
Yang lebih menyedihkan, pejabat tamak kadang membawa-bawa simbol agama. Mereka mencatut nama Tuhan untuk membungkus ambisi pribadi. Akibatnya, bukan hanya negara yang rusak agama pun ikut tercoreng. Masyarakat awam jadi bingung, bahkan kehilangan kepercayaan.
Artikel Terkait
KH Hasyim Asyari
Mutiara Pagi: Hukum sebagai Panglima (Bagian 1943)
Antara Kebanggaan yang Tersisa dan Pengkhianatan yang Merajalela
Umar bin Abdul Aziz dan Pajak
Mutiara Pagi: Di Tengah Bara Ketidakadilan (Bagian 1944)
Ketika "Bosen" Bertemu Teori Gossen: Mencari Makna di Balik Konsumsi
Souvenir Bintang Mahaputra
Kritisisme, Basirah, dan Seni Mendeteksi Zaman
Dihadiri Camat Cibeber, Ratusan Peserta Jalan Sehat Meriahkan HUT RI ke-80 di Desa Cisalak
Mahasiswa KKN STAI Al-Azhary Cianjur Temukan Solusi Pemberdayaan Sampah Organik Melalui Budidaya Maggot