BEM PTNU Soroti Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Ancaman Disintegrasi dan Tantangan Demokrasi Konstitusional

“Kami khawatir putusan ini tidak melalui kajian multidisipliner yang memadai. Demokrasi tidak bisa dijalankan hanya dengan pendekatan administratif. Harus ada kesetiaan pada semangat konstitusi,” kata Arip.

Sebagai bagian dari gerakan intelektual muda Nahdlatul Ulama, Arip menegaskan komitmen BEM PTNU untuk terus mengawal kebijakan yang menyangkut demokrasi.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa demokrasi bukan sekadar soal prosedur, tetapi tentang keadilan elektoral, efisiensi sistem, dan hak rakyat untuk memilih secara utuh dan setara.