Untung Rugi Politik PDIP Bergabung Dalam Pemerintahan Prabowo

Oleh: Agung Wibawanto

Jujur saja saya tidak menduga jika Megawati (yang baru terpilih kembali sebagai Ketum PDIP), menginstruksikan agar kadernya mendukung pemerintahan Prabowo. Jika pun itu dilakukan, dalam perhitungan saya tidak disampaikan secara eksplisit. Hal ini memang memiliki hitung-hitungan politiknya.

Diketahui PDIP adalah partai pemenang pemilu (pileg) yang ironisnya tidak berada dalam koalisi pemerintahan Prabowo alias berada di jalur oposisi. Tidak ada yang menyangsikan bagaimana "galaknya" jika PDIP sebagai oposisi. Di era akhir Suharto hingga SBY sudah merasakannya. Meski diam pun, PDIP kerap dituding sebagai "penggerak" kekuatan perlawanan rakyat.

Mirip dengan masa Suharto menjelang lengser, kini banyak pihak juga menuduh PDIP kerap menggalang kekuatan rakyat untuk menyerang setiap kebijakan pemerintah. Trademark PDIP memang sudah terlanjur dikenal sebagai partai "berisik" yang mampu menggetarkan penguasa, siapapun. Meski Megawati selalu menegaskan bahwa PDIP berjalan pada jalur konstitusi.

Banyak elemen kekuatan rakyat oposan mendatangi ataupun memanfaatkan PDIP sebagai partai besar yang beroposisi. Termasuk banyak mahasiswa dan kelompok gerakan muda, civil society hingga akademisi lainnya seperti meminta dukungan politik oleh PDIP. Tidak heran tuduhan menunggangi demontrasi diarahkan kepada PDIP.

Lalu apakah trademark tersebut akan ditinggalkan PDIP? Tidakkah kemudian akan banyak kelompok rakyat yang balik menuding PDIP sebagai penghianat? Ataupun tidak konsisten lagi karena iming-iming kekuasaan? Ini pilihan politik tapi juga sebuah kondisi politik yang harusnya bisa dikelola (manajemen konflik) oleh PDIP.

Megawati bersama PDIP nya bukanlah tokoh politik kemarin sore. Selain itu, PDIP dikenal sebagai satu-satunya partai yang berbasis pada ideologi Nasionalis (punya prinsip). Saya berkeyakinan bahwa meski Megawati ingin melakukan perbaikan kedalam, atau pun masuk ke dalam sistem (konstitusi), namun Megawati tidak akan meninggalkan kelompok perlawanan.

Melihat kondisi nasional yang carut-marut sekarang ini, bisa jadi dianggap tidak mungkin hanya bisa dilakukan melalui jalur eksternal, tapi juga perlu pembenahan internal pemerintahan. Apakah PDIP tengah membangun momentum perubahan? Syaratnya, kader PDIP tidak boleh hanyut atas pemberian jabatan kedudukan. Sikap kritis harus diutamakan.

Menurut saya, PDIP jauh tidak memiliki beban dalam mengemban amanah jika diberikan Prabowo. Tujuannya, perubahan kebijakan yang lebih populis, adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Jika Prabowo tidak setuju, PDIP pun tidak menjadi masalah jika harus dikeluarkan. PDIP tidak perlu harus tunduk manut kepada gerombolan koalisi pemerintah saat ini.

Bagaimanapun Prabowo memang membutuhkan legitimasi politik dari PDIP untuk memperkuat posisi kekuasaannya. Bisa jadi, Prabowo sudah berhitung bahwa dukungan seluruh partai plus Jokowi saja tidak cukup jika harus menyingkirkan PDIP. Karena jika dibandingkan, mesin kerja politik PDIP jauh lebih berpengalaman dan lebih besar ketimbang kelompok Jokowi.

Bagaimana jika Jokowi menolak gagasan bergabungnya PDIP? Prabowo tentu tidak terlalu masalah. Selama ini sepertinya orang-orang dari gerbong Jokowi nyata membawa beban masalah kepada pemerintahan Prabowo. Ada mantan menteri yang korupsi, ada menteri titipan yang tidak bisa bekerja sesuai keinginan Prabowo dll. Tapi apa mungkin Prabowo-Jokowi pecah kongsi menjadi nyata?

Prabowo sendiri sangat mungkin bermain politik dua kaki. Karena bagaimanapun yang namanya politik lebih utamakan pragmatisme ketimbang idealisme. Terlebih Prabowo yang kata banyak orang cita-citanya hanya ingin menjadi presiden, bukan ingin mensejahterakan rakyat. Maka, usulan "pembebasan" kepada Hasto sangat mungkin hanya drama politik ingin menanam budi.