Rupiah Tembus Rp17.433 per Dollar AS, BEM PTNU Se-Nusantara Sebut sebagai Alarm Kegagalan Pemerintah

JOURNALNUSANTARA.COM, JAKARTA - Nilai tukar rupiah kembali terperosok tajam hingga menyentuh level Rp17.433 per dollar AS pada Selasa (5/5/2026).

Angka ini menandai salah satu titik terendah dalam sejarah ekonomi Indonesia yang memicu kekhawatiran atas rapuhnya fondasi ekonomi nasional di tengah tekanan global.

Pelemahan mata uang garuda ini mulai menimbulkan efek domino yang signifikan. Harga barang impor melonjak drastis, biaya produksi industri membengkak, dan inflasi kian mengancam daya beli masyarakat.

Sektor energi juga berada di ambang tekanan berat akibat kenaikan biaya impor migas, sementara pelaku UMKM mulai terjepit biaya operasional yang tak terkendali.

Ketua BEM PTNU Se-Nusantara, Muhammad Ikhsanurrizqi, menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa lagi ditutupi dengan narasi optimisme semu.

Menurutnya, kondisi ini merupakan bentuk nyata kegagalan otoritas terkait dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Anjloknya rupiah hingga Rp17.433 per dollar AS adalah alarm keras yang tidak boleh diabaikan. Ini bukan sekadar dampak global, tetapi juga cerminan dari lemahnya ketahanan ekonomi kita dan lambannya respons kebijakan," ujar Ikhsanurrizqi.

Ia menyoroti bahwa dampak paling nyata akan dirasakan oleh masyarakat kelas bawah. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, hingga layanan kesehatan diprediksi akan semakin sulit dijangkau jika tren ini terus berlanjut tanpa intervensi yang berarti.

"Ketika rupiah melemah, yang pertama kali terpukul adalah rakyat kecil. Harga naik, penghasilan stagnan, dan negara seolah tidak hadir dengan solusi konkret. Ini adalah bentuk ketidakadilan ekonomi yang nyata," tuturnya.

Lebih lanjut, BEM PTNU Se-Nusantara mendesak pemerintah untuk meninggalkan pendekatan reaktif dan segera mengambil langkah luar biasa (extraordinary measures).

Mereka menuntut kebijakan berani mulai dari penguatan cadangan devisa, pengendalian impor, hingga proteksi nyata terhadap sektor riil.

Ikhsanurrizqi juga memperingatkan adanya potensi krisis kepercayaan jika stabilitas ekonomi tidak segera dipulihkan. Menurutnya, ketimpangan yang melebar dan meningkatnya angka kemiskinan dapat berujung pada kerawanan sosial.

"Kami menuntut pemerintah tidak sekadar memberikan pernyataan normatif. Jika tidak segera direspons dengan kebijakan yang tegas dan berpihak pada rakyat, pelemahan ini berpotensi menjadi awal dari tekanan ekonomi yang lebih luas dan berkepanjangan," pungkasnya.