DPRD Cianjur Segera Boyong Aspirasi Pengurus Koperasi Desa ke Agrinas dan Kemenkop

JOURNALNUSANTARA.COM, CIANJUR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur merespons cepat keluhan dari Presidium Pengurus Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui forum audiensi yang berlangsung di Ruang Badan Anggaran Komisi II pada Jumat (8/5/2026).

Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi perwakilan pengurus koperasi dari 360 desa dan kelurahan di seluruh wilayah Cianjur untuk menyampaikan berbagai kendala operasional serta tuntutan transparansi yang selama ini mengganjal di tingkat akar rumput.

Setidaknya terdapat enam poin krusial yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat dengar pendapat tersebut, mulai dari tuntutan pertanggungjawaban penggunaan dana pembangunan KDKMP senilai Rp 3 miliar hingga pencarian solusi bagi desa yang tidak memiliki aset lahan untuk pembangunan gerai fisik.

Selain itu, para pengurus juga mempertanyakan kejelasan struktur fungsional seperti posisi Business Assistant dan manajer, serta mendesak penegasan peran koperasi sebagai penyuplai dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Persoalan regulasi dan beban fiskal turut mencuat, di mana peserta rapat meminta dorongan agar barang-barang subsidi dapat masuk ke koperasi desa sesuai amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2025.

Di sisi lain, mereka juga mempersoalkan kebijakan denda pajak terkait pelaporan SPT yang tetap ditagihkan meski unit usaha koperasi tersebut sebenarnya belum berjalan secara operasional.

Agenda ini turut dihadiri oleh jajaran Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, Sekretaris DPMD, serta perwakilan Bapenda dan bidang aset daerah.

Koordinator Presidium KDKMP, Isman Muslim, menekankan bahwa berbagai permasalahan ini memiliki dimensi kebijakan yang lebih luas sehingga tidak cukup jika hanya diselesaikan di tingkat regional.

Setelah forum berakhir, ia menegaskan bahwa langkah diplomasi harus berlanjut ke otoritas pusat guna mendapatkan kepastian hukum dan dukungan program yang lebih konkret bagi keberlangsungan koperasi di desa.

"Isu ini tidak cukup disampaikan di daerah, tapi wajib hukumnya sampai ke Jakarta, yaitu Agrinas dan Kemenkop," ungkap Isman Muslim saat memberikan keterangan kepada awak media usai kegiatan.

Gayung bersambut, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cianjur, Azis Muslim, menyatakan komitmen lembaga legislatif untuk mengawal langsung aspirasi tersebut ke tingkat kementerian.

Pihaknya telah menjadwalkan kunjungan kerja ke Jakarta pada awal pekan depan guna menemui pihak Agrinas dan Kementerian Koperasi sebagai langkah tindak lanjut dari hasil evaluasi di daerah.

"Kami siap untuk segera menemui Agrinas dan Kemenkop pada hari Selasa besok di Jakarta. Kami berharap Selasa besok ada perwakilan presidium pengurus KDKMP untuk membersamai kami menyampaikan aspirasi ini di Jakarta," ujar Azis Muslim memberikan kepastian terkait langkah taktis dewan.