Dilema Pelestarian Budaya dan Persoalan Sosial di Cianjur

JOURNALNUSANTARA.COM, CIANJUR - Pelaksanaan Kirab Budaya dalam rangka Milangkala Tatar Sunda di Kabupaten Cianjur pada Rabu, 6 April 2026, memicu diskusi serius di tengah masyarakat.

Meski berlangsung meriah, kegiatan seremonial tersebut dinilai kontras dengan realitas sosial yang dihadapi warga, khususnya terkait tingginya angka kemiskinan dan kasus anak putus sekolah di daerah tersebut.

Sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menyoroti bahwa di balik kemeriahan acara, terdapat persoalan struktural yang belum tertangani secara maksimal.

Peningkatan angka kemiskinan dinilai berdampak langsung pada akses pendidikan bagi masyarakat ekonomi lemah di Kabupaten Cianjur.

Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Suryakancana, Marsel, menyatakan bahwa pihaknya tetap mengapresiasi aspek pelestarian budaya dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, kehadiran tokoh seperti Dedi Mulyadi dan Bupati Cianjur menunjukkan adanya perhatian terhadap penguatan identitas daerah. Namun, apresiasi tersebut diberikan dengan catatan kritis mengenai skala prioritas pemerintah daerah.

Marsel menegaskan adanya ketimpangan antara kemeriahan seremonial dan kondisi objektif di lapangan. Berdasarkan temuan pihaknya, masih banyak anak yang terpaksa putus sekolah akibat keterbatasan biaya.

Selain itu, fasilitas pendidikan di beberapa titik dinilai belum sepenuhnya layak, terutama pascabencana yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pemulihan belum berjalan merata dan belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat secara menyeluruh.

Pandangan senada disampaikan oleh perwakilan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (AMAR). Mereka memandang bahwa ruang budaya memang penting untuk memperkuat identitas masyarakat, namun agenda tersebut tidak boleh mengalihkan perhatian dari krisis sosial yang sedang terjadi.

"Kami menyoroti fakta bahwa kemiskinan masih menjadi penghambat utama bagi anak-anak di Cianjur untuk mengenyam pendidikan yang layak," ujarnya.

Kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil ini mendesak pemerintah daerah agar lebih sensitif dalam mengalokasikan sumber daya. Mereka mendorong agar kebijakan publik lebih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang bersifat nyata dan berkelanjutan.

"Penuntasan masalah kemiskinan dan penjaminan keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu diharapkan menjadi agenda utama yang lebih mendesak daripada sekadar perayaan simbolik," katanya.