Anggaran Puluhan Miliar Untuk Perumdam Tirta Mukti Cianjur Dipertanyakan

JOURNALNUSANTARA.COM - Aksi penolakan yang dilakukan GMNI Kabupaten Cianjur terhadap rencana penyertaan modal sebesar 46,9 miliar rupiah kepada Perumdam Tirta Mukti bukanlah sekadar reaksi emosional. Jika ditelaah berdasarkan data keuangan dan kinerja perusahaan selama lima tahun terakhir, sikap tersebut mencerminkan pembacaan jernih atas kondisi riil di lapangan.

Persoalan utama yang muncul adalah kelayakan sebuah perusahaan daerah menerima tambahan puluhan miliar rupiah uang publik ketika kinerja keuangannya menunjukkan kelemahan struktural. Berdasarkan data tahun 2025, Perumdam Tirta Mukti memiliki aset 206 miliar rupiah namun kas yang tersedia hanya 893 juta rupiah. Penurunan likuiditas ini mencapai 78 persen hanya dalam satu tahun terakhir.

Di saat yang sama piutang perusahaan justru melonjak tajam dari 10,05 miliar rupiah pada 2021 menjadi 27,74 miliar rupiah pada 2025. Fakta ini menunjukkan bahwa pendapatan yang dicatatkan tidak benar-benar berubah menjadi aliran uang tunai yang sehat. Meskipun di atas kertas perusahaan mencatat laba, kualitas laba tersebut sangat diragukan karena tidak menghasilkan kas yang memadai untuk operasional mandiri.

Hampir seluruh pendapatan habis digunakan untuk menutupi biaya operasional dengan rasio mencapai 98 persen. Kondisi ini membuat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat minim. Padahal pemerintah daerah tercatat sudah menanamkan modal hingga ratusan miliar rupiah namun pengembaliannya hanya berkisar pada angka satu miliar rupiah per tahun.

Tuntutan mahasiswa untuk melakukan audit investigatif dan transparansi publik menjadi sangat relevan sebelum uang rakyat kembali digelontorkan. DPRD Kabupaten Cianjur kini berada pada posisi menentukan untuk mengedepankan akuntabilitas. Keputusan untuk menyetujui anggaran harus didasarkan pada perbaikan tata kelola yang nyata agar pembangunan tidak menjadi beban baru bagi masyarakat di masa depan.