Membaca Arah Bangsa, Mengapa Literasi Politik Kini Menjadi Kebutuhan Strategis Kaum Santri

JOURNALNUSANTARA.COM. JAKARTA - Stigma masa lalu yang menempatkan dunia pesantren dan panggung politik sebagai dua hal berseberangan kini mulai terkikis oleh dinamika kebangsaan.

Keterlibatan aktif generasi muda pesantren dalam mempelajari mekanisme tata negara tidak lagi dipandang sebelah mata. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya krusial dalam mengawal pembentukan kebijakan publik yang adil.

Bagi kaum sarungan, urusan kenegaraan sejatinya bertumpu pada prinsip dasar tentang bagaimana melahirkan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Ruang legislasi memegang peranan vital karena di sanalah regulasi krusial dirumuskan secara sah.

Jika kelompok yang memiliki landasan moral kuat memilih bersikap apatis, terdapat kekhawatiran besar bahwa pos strategis tersebut akan didominasi oleh figur yang minim komitmen sosial.

Upaya membekali diri dengan pemahaman mendalam tentang struktur parlemen merupakan modal penting bagi para pencari ilmu untuk menyongsong kepemimpinan masa depan.

Pengetahuan komprehensif mengenai regulasi formal negara akan menyempurnakan penguasaan mereka terhadap hukum keagamaan yang selama ini menjadi menu utama di lingkungan pondok. Kombinasi dua aspek ini melahirkan perspektif yang seimbang.

Seorang santri dari Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Khodijiyyah, Rizieq Alman, mengamati masih ada sebagian kalangan yang memandang sebelah mata aktivitas politik praktis.

Ia mengingatkan bahwa roda kebijakan pemerintah akan tetap berjalan dan berdampak pada hajat hidup orang banyak, terlepas dari apakah warga memilih peduli atau tidak. Segala lini kehidupan, termasuk alokasi dana pendidikan keagamaan, diatur lewat mekanisme formal tersebut.

Rizieq menegaskan bahwa mempelajari sistem ketatanegaraan merupakan bagian dari tanggung jawab moral seorang Muslim sekaligus warga negara untuk menjaga masa depan bangsa.

"Kita mungkin memilih untuk tidak terlibat dalam hiruk-pikuk politik, tapi kita tidak bisa lari dari dampak kebijakan yang lahir dari ruang-ruang rapat parlemen," ungkapnya memungkasi pandangan.