Ujian Integritas Polri: Dukungan Mengalir bagi Jenderal Listyo Sigit Tuntaskan Tragedi Tual

JOURNALNUSANTARA.COM, JAKARTA - Kasus tragis yang menimpa seorang siswa MTs bernama Arianto Tawakal di Kota Tual, Maluku Tenggara, telah memicu gelombang keprihatinan nasional.

Kematian yang diduga melibatkan tindak kekerasan ini bukan sekadar kriminalitas biasa, melainkan alarm keras bagi sistem perlindungan anak dan penegakan hukum di Indonesia.

Isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban disemayamkan, sementara desakan agar keadilan ditegakkan terus mengalir deras dari masyarakat setempat hingga ke ruang-ruang digital.

Kejadian ini menambah daftar panjang kekerasan terhadap anak di bawah umur yang berakhir fatal. Minimnya informasi awal dan simpang siurnya kronologi kejadian sempat memicu ketegangan di tengah masyarakat.

Warga menuntut transparansi penuh dari pihak kepolisian untuk mengungkap siapa saja yang bertanggung jawab di balik hilangnya nyawa anak yang tengah menimba ilmu tersebut.

Kini, mata publik tertuju pada Mabes Polri. Publik menanti apakah kasus di ujung timur Indonesia ini akan mendapat atensi yang sama besarnya dengan kasus-kasus di kota besar, atau justru menguap dalam tumpukan berkas perkara.

Dalam situasi sensitif seperti ini, peran Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri sangat krusial untuk memastikan supremasi hukum tetap terjaga.

Tri Rahman Yusuf selaku Ketua Umum Inisiator Muda Jaga Indonesia (IMAJI) mendukung penuh langkah strategis Kapolri dengan mengusulkan beberapa poin utama.

Pertama, instruksi pengawasan langsung melalui asistensi Itwasum atau Propam. Kapolri perlu memerintahkan tim dari Mabes Polri untuk memberikan asistensi kepada Polres Tual dan Polda Maluku guna memastikan penyidikan berjalan objektif, profesional, dan bebas dari intervensi pihak manapun.

Kedua, mengedepankan transparansi berbasis ilmiah melalui Scientific Crime Investigation. Otopsi yang transparan dan uji forensik harus dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kematian, guna menghindari spekulasi yang bisa memicu konflik horizontal di masyarakat.

Ketiga, tindakan tegas jika ditemukan kelalaian. Jika terdapat keterlambatan respons dari aparat lokal atau upaya penutupan kasus, Kapolri harus berani memberikan sanksi tegas kepada jajarannya di daerah.

Keempat, pendekatan humanis dan perlindungan saksi. Memastikan saksi-saksi yang mayoritas merupakan anak-anak mendapatkan perlindungan maksimal dari LPSK dan pendampingan psikologis agar mereka berani bicara jujur tanpa rasa takut.

Tri Rahman Yusuf menegaskan bahwa keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan itu sendiri. Jika kematian seorang anak di sekolah tidak mampu menggerakkan nurani hukum, maka bangsa ini sedang menuju krisis kemanusiaan yang lebih besar.

Tragedi di Kota Tual adalah momentum bagi Kapolri untuk menunjukkan bahwa hukum tidak hanya tajam ke bawah dan tidak hanya cepat jika viral.