Milenial Aceh-Jakarta Desak Transparansi Dana Otsus dan Jaminan Kesehatan

JOURNALNUSANTARA.COM, JAKARTA — Ketua Umum Milenial Indonesia Aceh–Jakarta, Fariski Adwari, menilai pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh sejauh ini belum dirasakan secara merata oleh masyarakat di lapisan bawah.

Pihaknya mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap distribusi anggaran agar lebih menyentuh wilayah terpencil dan tertinggal.

Fariski menyoroti adanya ketimpangan yang tajam dalam pemanfaatan anggaran, baik pada sektor infrastruktur, layanan kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi.

Menurut dia, besarnya alokasi dana yang diterima Aceh seharusnya menjadi mesin penggerak kesejahteraan masyarakat secara komprehensif, bukan justru menumpuk pada level birokrasi atau sektor tertentu saja.

Selain persoalan anggaran pembangunan, transparansi pada program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) turut menjadi sorotan. Menjelang optimalisasi kembali program tersebut pada 1 Mei mendatang, Fariski meminta pemerintah daerah melakukan pembenahan serius pada klasifikasi data penerima manfaat.

"Hal ini bertujuan agar layanan kesehatan tersebut tepat sasaran dan menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.

Pihaknya mendorong validasi serta pembaruan data dilakukan secara terbuka agar tidak terjadi disparitas akses layanan publik.

Fariski menegaskan bahwa generasi muda Aceh berkomitmen untuk terus mengawal tata kelola anggaran daerah agar tetap akuntabel dan berorientasi pada keadilan sosial.

Ia juga mengajak elemen akademisi, aktivis, hingga pemuda untuk aktif melakukan kontrol sosial terhadap implementasi program pemerintah.

Pengawasan kolektif dinilai menjadi kunci utama agar Dana Otsus dan program JKA memberikan dampak nyata bagi peningkatan taraf hidup rakyat Aceh di masa depan.