Menjaga Eksistensi dan Menguatkan Jamiyyah Nahdlatul Ulama dalam Menyongsong Abad Kedua

Oleh: Marzuki Wahid

Keyakinan akan keberlangsungan Nahdlatul Ulama (NU) di bumi Indonesia merupakan sebuah keniscayaan yang sering disampaikan dalam berbagai kesempatan pengkaderan. Meskipun kerap mendapatkan serangan ideologis dari kelompok takfiri yang melabeli praktik amaliah NU dengan sebutan bidah atau khurafat, realitas menunjukkan hal sebaliknya. Amaliah NU justru tumbuh menjadi arus utama atau mainstream dalam praktik keislaman di tanah air. Gejala ini terlihat jelas pada tradisi tahlilan yang kini tidak hanya dilakukan oleh warga nahdliyyin, namun juga oleh masyarakat luas sebagai cara yang dianggap paling tepat dalam mendoakan anggota keluarga yang telah wafat.

Transformasi amaliah NU menjadi tradisi nasional juga tampak pada praktik ziarah kubur yang rutin dilakukan para pemimpin negara, mulai dari presiden hingga kepala desa, terutama saat peringatan Hari Pahlawan. Fenomena serupa terjadi pada lantunan selawat, barzanji, dan dibaan yang kini populer di berbagai platform media sosial dan dibawakan oleh musisi dari lintas genre. Selain itu, peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi dan Israk Mikraj telah menjadi agenda resmi kenegaraan yang rutin diselenggarakan di Istana Negara dan Masjid Istiqlal, membuktikan bahwa praktik keagamaan ala NU telah menyatu dengan identitas bangsa.

Eksistensi NU sebagai ormas terbesar diperkuat oleh berbagai data survei dalam beberapa dekade terakhir. Riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 2019 menunjukkan jumlah warga NU mencapai 49,5 persen dari total penduduk muslim Indonesia, atau setara dengan sekitar 108 juta jiwa. Meskipun terdapat fluktuasi angka dari berbagai lembaga riset seperti IndoBarometer dan Alvara Research Center, benang merah yang dapat ditarik adalah NU memiliki basis jamaah yang sangat masif. Kekuatan jamaah ini menjadi fondasi utama bagi NU untuk terus eksis sebagai penjaga moderasi Islam di Indonesia.

Dalam dimensi gerakan kebangsaan, NU secara historis selalu hadir merespons perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya yang terpatri dalam Khittah 1926. Peran strategis ini dijalankan melalui keterlibatan aktif dalam kemerdekaan, perumusan Pancasila, hingga tata kelola pemerintahan. Prinsip khaira ummah yang mencakup kejujuran, amanah, keadilan, solidaritas, dan konsistensi menjadi kompas bagi NU dalam menjalankan peran eksekutif, legislatif, maupun sebagai mitra kritis pemerintah. Islam Nusantara yang diusung NU terbukti menjadi model yang serasi bagi kebhinekaan NKRI.

Memasuki usia satu abad pada tahun 2026, tantangan terbesar yang dihadapi bukan lagi soal eksistensi amaliah, melainkan penguatan NU sebagai jamiyyah atau organisasi. Sesuai AD/ART, NU dituntut menjadi organisasi yang bersih, kuat, dan tangguh demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta tatanan yang berkeadilan. Refleksi mendalam perlu dilakukan mengenai sejauh mana perangkat organisasi dari tingkat pusat hingga ranting mampu menggerakkan potensi warga dan memiliki program kerja yang terencana serta mandiri secara finansial.

Upaya mewujudkan kebangkitan kedua atau nahdlah tsaniyyah di abad kedua ini memerlukan evaluasi kapasitas organisasi secara menyeluruh. Hal ini mencakup kesiapan kader yang berdedikasi, pendayagunaan jumlah warga yang besar, hingga efektivitas program yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dengan menjawab tantangan organisasial tersebut, NU diharapkan tidak hanya kokoh secara kultural sebagai jamaah, tetapi juga profesional secara manajerial sebagai jamiyyah untuk terus menjadi rahmat bagi semesta alam.