Analis LK2DP Minta Presiden Prabowo Hentikan Program MBG dan KMP

Journalnusantara.com, Jakarta - Analis Lembaga Kajian Kebijakan Daerah dan Pusat (LK2DP), Tedy Trisna Putra, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut ia menilai kedua program tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tumpang tindih, serta menimbulkan banyak permasalahan di lapangan.

Pernyataan ini disampaikan Tedy dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Pro Kontra Program MBG dan KMP" yang digelar di Jakarta pada Selasa, 10 Juni 2025. Acara tersebut dihadiri oleh pengurus LK2DP dan sejumlah pemerhati kebijakan nasional.

Kang Tedy, sapaan akrabnya, menilai bahwa masyarakat Indonesia saat ini, khususnya pelajar, ibu hamil dan menyusui, serta masyarakat umum, lebih membutuhkan program yang bersifat mendasar seperti pendidikan gratis dan berkualitas, layanan kesehatan gratis, serta akses lapangan pekerjaan yang luas.

“Saya meminta Bapak Presiden untuk mempertimbangkan penghapusan program MBG dan KMP. Anggaran sebesar Rp121 triliun untuk MBG dan Rp200 triliun untuk KMP menjadi mubazir jika tidak tepat sasaran," tegasnya.

Dalam pandangannya akan lebih baik jika dialihkan ke program yang substansial dan berjangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja. Pemaksaan implementasi program MBG dan KMP justru dapat menjadi beban keuangan negara dan mengurangi efisiensi anggaran yang telah dirancang.

Tedy juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program-program andalan Prabowo agar pemerintahan di tahun kedua dapat berjalan lebih maksimal.

“Kami juga meminta agar program-program lain seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan sebagainya turut dievaluasi. Banyak program yang terkesan tumpang tindih. Akan lebih baik jika program yang sudah ada sejak periode sebelumnya (era Presiden Jokowi) dimaksimalkan saja. Jangan sampai APBN terbebani oleh program-program baru yang tidak tepat sasaran, terlebih di tengah ketidakstabilan ekonomi global,” pungkasnya.