JOURNALNUSANTARA.COM, CIANJUR — Gelombang demonstrasi mahasiswa yang menuntut perbaikan sistem dan pemerataan pendidikan kerap mewarnai jalanan.
Namun, riuhnya suara dari pengeras suara dan warna-warni almamater tersebut justru memantik rasa sedih yang mendalam bagi Agisna Maulana, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Suryakancana (UNSUR).
Di mata Agisna, ada ironi besar yang terbentang. Ia merasa miris melihat sebagian mahasiswa berteriak lantang di jalanan mengatasnamakan pendidikan untuk rakyat, namun realitasnya, sangat jarang dari mereka yang benar-benar mau turun mengotori tangan dan mengabdi langsung ke tengah masyarakat miskin.
Kegelisahan ini tidak ia tanggung sendiri. Hal yang sama juga disuarakan oleh rekan seperjuangannya, Aurel, yang menjabat sebagai Ketua Pasukan Law UNSUR (PALU).
Bersama-sama, Agisna dan Aurel memilih jalan pergerakan yang berbeda: jalan sunyi tanpa sorotan kamera, namun bersentuhan langsung dengan denyut nadi masyarakat bawah.
Sementara banyak aktivis kampus memadati jalanan dengan spanduk raksasa, Agisna, Aurel, beserta jajaran BEM FH dan PALU justru bergerak ke arah sebaliknya. Mereka tidak membawa megaphone, melainkan buku-buku bacaan, modul edukasi, dan materi kesadaran hukum dasar bagi warga awam.
Bagi Agisna dan Aurel, demonstrasi memang merupakan salah satu alat kontrol sosial yang dijamin konstitusi. Namun, orasi tanpa eksekusi di lapangan sering kali hanya berakhir sebagai retorika. Banyak mahasiswa fasih mengutip teori pendidikan tokoh dunia, namun gagap ketika dihadapkan pada realitas seorang anak pemulung yang tidak bisa membaca huruf.
Di bawah kepemimpinan Aurel, PALU turut mengambil peran strategis. Mereka tidak sekadar mengajar membaca atau berhitung, melainkan juga memberikan pemahaman tentang hak-hak dasar masyarakat.
Langkah ini menunjukkan bahwa mahasiswa hukum hadir bukan sekadar sebagai kritikus pemerintah, melainkan sebagai pendamping rakyat yang nyata.
Kritik tajam yang dilemparkan Agisna terhadap tren pergerakan mahasiswa saat ini pada dasarnya adalah panggilan untuk kembali pada Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya poin pengabdian masyarakat.
Dia menyayangkan banyaknya mahasiswa yang berlomba-lomba ingin terlihat seperti "pahlawan" di jalanan, tapi menghilang ketika diajak mengabdi di daerah tertinggal.
Merespons fenomena tersebut, Agisna memegang teguh sebuah prinsip yang kini menjadi ruh pergerakan di FH UNSUR. Dengan tegas, ia menyampaikan pandangannya terkait makna sebenarnya dari sebuah perjuangan intelektual:
"Tak semua perlawanan dilakukan dengan turun ke jalan, tapi juga bisa dengan membangun kesadaran tentang pentingnya pendidikan pada masyarakat."
— Agisna Maulana
Langkah konkret yang diinisiasi oleh Agisna Maulana dan Aurel kini menjadi tamparan keras sekaligus otokritik bagi gerakan mahasiswa secara luas. Mereka membuktikan bahwa perubahan tidak selamanya lahir dari jalanan yang diblokade atau ban yang dibakar.