Unpad Soroti Ketertinggalan Tata Kelola Digital Indonesia dari Malaysia dan Korea Selatan

JOURNALNUSANTARA.COM, CIANJUR - Pemerintah daerah diminta tidak sekadar mengejar kecepatan dan kemudahan teknis dalam merombak sistem pelayanan publik berbasis teknologi.

Transformasi digital yang ideal menuntut adanya pergeseran paradigma menuju tata kelola yang interaktif, di mana saluran komunikasi dua arah antara birokrasi dan warga dapat terbangun secara kokoh.

Esensi perubahan tersebut mengemuka dalam diskusi kelompok terpumpun atau Focus Group Discussion (FGD) yang mengupas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Cianjur.

Pertemuan ilmiah yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur pada Senin, 8 Juni 2026, tersebut menjadi wadah pembedah efektivitas inovasi teknologi di ranah birokrasi lokal.

Agenda diskusi ini sekaligus menjadi bagian krusial dari pengambilan data riset doktoral yang ditempuh oleh kandidat doktor Neli Yuliawati. Studi tersebut secara khusus membedah sejauh mana tingkat keandalan teknologi digital berbanding lurus dengan pelibatan aktif warga dalam ekosistem pelayanan publik.

Dalam pemaparannya, Kepala Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran, Prof Dr H Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H,. S.A.P,. M. Hum menegaskan bahwa modernisasi instrumen pemerintahan sudah sepatutnya bertumpu pada pilar digital governance. Melalui konsep ini, posisi masyarakat digeser dari sekadar objek pasif menjadi elemen vital yang terintegrasi.

Nandang menilai, mayoritas lembaga negara sejauh ini masih terjebak pada pemanfaatan digital government. Pola lama tersebut ditandai dengan adopsi teknologi yang karakternya masih searah, yakni sebatas penyaluran informasi atau instruksi dari otoritas kepemerintahan kepada publik.

Padahal, dinamika sosial masa kini menuntut transformasi radikal ke arah tata kelola yang membuka ruang interaksi setara. Perubahan ini mutlak diperlukan agar instrumen digital tidak sekadar menjadi etalase modernisasi birokrasi tanpa dampak konkret bagi publik.

“Dampak dari teknologi harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Inilah yang membedakan digital government dengan digital governance. Jika digital government lebih bersifat satu arah, maka digital governance menekankan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Indikator keberhasilan migrasi sistem digital ini, lanjut Nandang, tidak boleh diukur secara sempit lewat kecanggihan infrastruktur komputer atau aplikasi yang diluncurkan. Tolok ukur utamanya terletak pada intensitas warga dalam memberikan umpan balik serta kemudahan mereka memetik manfaat langsung dari kebijakan tersebut.

Guna memperkuat argumentasinya, guru besar Unpad ini memaparkan potret komparatif berdasarkan studi akademisi global, Kwon Hee-Heon, mengenai peta perkembangan tata kelola digital dunia.

Dalam klasterisasi tersebut, posisi Indonesia dinilai masih tertinggal di fase awal atau Governance 1, tertinggal dari Malaysia yang sudah memijak fase Governance 2.

Sementara itu, posisi puncak dalam peta digitalisasi global saat ini masih dipegang oleh Korea Selatan. Negara tersebut dinilai berhasil memadukan kecanggihan infrastruktur teknologi dengan ruang partisipasi publik yang sangat dinamis.

“Korea Selatan menjadi salah satu contoh keberhasilan konvergensi teknologi dan partisipasi masyarakat. Masyarakatnya sangat cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi sehingga mampu memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan negara,” katanya.