Prof Yosy Adiwisastra Tegaskan Riset Akademis Wajib Jadi Solusi Nyata Pelayanan Publik

JOURNALNUSANTARA.COM, CIANJUR - Transformasi digital dalam ekosistem tata kelola pemerintahan serta urgensi riset ilmiah yang mampu memberikan jalan keluar konkret bagi problematika pelayanan publik menjadi atensi utama Guru Besar Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. H. Yosy Adiwisastra.

Pandangan tersebut dikemukakan dalam Focus Group Discussion atau FGD bertajuk Layanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Cianjur yang diselenggarakan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Senin 8 Juni 2026.

Pertemuan ilmiah yang juga menjadi bagian dari penyusunan disertasi kandidat doktor Neli Yuliawati ini dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan daerah, akademisi perguruan tinggi, praktisi administrasi publik, hingga pihak-pihak yang terlibat langsung dalam tata kelola administrasi kependudukan di wilayah Cianjur.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Yosy menekankan bahwa kajian mengenai adaptasi digital saat ini sudah menjadi kebutuhan mutakhir yang mendesak. Ia menilai, Pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat dalam mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government sebagai motor penggerak reformasi birokrasi di tingkat nasional.

Langkah strategis ini dipertegas dengan adanya Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional Tahun 2025–2045 yang berfungsi sebagai kompas pembangunan ekosistem digital pemerintahan selama dua dekade ke depan.

“Dokumen tersebut perlu dipahami secara mendalam oleh para peneliti maupun penyelenggara pemerintahan karena di dalamnya tergambar arah kebijakan pemerintah menuju pelayanan publik yang semakin modern, efektif, dan berbasis teknologi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prof. Yosy mengingatkan bahwa orientasi utama dari sebuah karya ilmiah tidak boleh sekadar berhenti pada pemenuhan rasa penasaran akademis di atas kertas. Hasil riset sejatinya harus diproyeksikan untuk mengurai hambatan nyata yang dihadapi oleh masyarakat maupun institusi yang menjadi objek penelitian.

Ia mengibaratkan peran seorang akademisi layaknya dokter yang sedang mendiagnosis kondisi kesehatan pasiennya. Dalam kacamata metodologi, akademisi wajib mengidentifikasi persoalan, menelisik faktor pemicunya, dan merumuskan formula penyelesaian yang aplikatif.

“Pada hakikatnya penelitian hanya menjawab tiga pertanyaan penting, yakni apa masalahnya, mengapa masalah itu terjadi, dan bagaimana jalan keluarnya,” jelasnya.

Menurut pandangannya, sebuah celah penelitian muncul ke permukaan ketika dijumpai adanya jarak pemisah antara fakta riil di lapangan dengan kondisi ideal yang seharusnya diwujudkan. Dalam ranah teoretis, dinamika ini kerap diistilahkan sebagai benturan antara das Sein dan das Sollen.

Ia mencontohkan situasi saat target raihan Pendapatan Asli Daerah atau PAD telah dipatok pada nominal tertentu, namun dalam realisasinya pencapaian riil justru merosot jauh dari proyeksi awal. Fenomena kontras semacam inilah yang valid untuk dibedah secara mendalam guna dicari akar persoalannya.

Di samping itu, Prof. Yosy juga mengulas pemanfaatan instrumen teori dalam koridor penelitian kualitatif. Ia menggarisbawahi bahwa keberadaan teori berfungsi sebagai alat bedah metodologis untuk memetakan sumber kendala secara terstruktur dan sistematis.

Sebagai ilustrasi, saat seorang akademisi mengadopsi teori implementasi kebijakan model George Edward III, maka pelacakan hambatan akan dikuliti melalui empat indikator utama, yaitu aspek komunikasi, ketersediaan sumber daya, struktur birokrasi, serta disposisi atau komitmen dari para pelaksana di lapangan.

“Teori itu bukan sekadar pajangan dalam penelitian. Teori menjadi panduan dalam memahami hubungan sebab dan akibat sehingga peneliti dapat menemukan solusi yang tepat terhadap masalah yang diteliti,” katanya.