Transfer ke daerah berubah.
Belanja meningkat.
Ruang fiskal semakin sempit.
Semua itu adalah kenyataan.
Namun, pemerintah juga harus jujur menyampaikan kepada masyarakat bahwa defisit bukan hanya persoalan kekurangan pendapatan, melainkan juga persoalan kualitas belanja.
Karena itu, solusi terhadap UHC tidak cukup berhenti pada pengurangan manfaat.
Yang jauh lebih penting adalah melakukan reformasi anggaran secara menyeluruh.
Efisiensi perjalanan dinas.
Pengendalian belanja yang kurang produktif.
Optimalisasi PAD.
Digitalisasi pajak daerah.
Perbaikan tata kelola aset.
Peningkatan efektivitas belanja.
Semua itu harus didahulukan sebelum perlindungan kesehatan masyarakat dikurangi.
Sebab apabila pelayanan kesehatan menjadi sektor pertama yang dikorbankan setiap kali fiskal terganggu, maka yang sesungguhnya sedang mengalami krisis bukan hanya APBD.
Artikel Terkait
Mutiara Pagi: Gema (Bagian 2290)
Viral Usher GIIAS Direkam Diam-diam oleh Konten Kreator, Habiburokhman Sebut Komisi III Bakal Kawal Kasusnya
Kronologi Cekcok Preman vs Warga di Kiaracondong Bandung: Aksi Tagih Utang yang Berujung Sabetan Pedang
Perkuat Literasi Anak, Pemerintah Kirim 5,5 Juta Buku ke Sekolah di Seluruh Indonesia
Jasad Pemuda Terbawa Arus di Sungai Jakbar Ditemukan Tenggelam pada Jarak 1,5 Km dari Lokasi Kejadian
Kisah Pilu 5 Anak yang Ditinggalkan Orang Tua, Polisi Pidie Jaya Ulurkan Bantuan
Berduka Mahasiswa KKN dan Ketua Karang Taruna Alami Kecelakaan Maut, 7 Orang Meninggal
Bupati Cianjur Apresiasi Polres dan Dorong Kesejahteraan Guru Ngaji
Ketua BKPRMI Jabar Puji Dedikasi Ribuan Guru Ngaji Cianjur
Wakil Ketua OSIS SMK Pariwisata PHT Cianjur Raih Medali Emas Olimpiade Sains Siswa Nasional