Gerbang Marhamah, Kota Santri, dan Paradoks Pembangunan Cianjur

Oleh: Doddie FT (Dosen UNPI Cianjur)

"Peradaban tidak diukur dari megahnya simbol yang dibangun, tetapi dari nilai yang diwujudkan dalam kehidupan masyarakat."

Cianjur telah lama dikenal sebagai Kota Santri. Identitas tersebut bukan sekadar warisan sejarah, melainkan sebuah kontrak moral antara pemerintah dan masyarakat bahwa nilai-nilai keislaman akan menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Konsep Gerbang Marhamah lahir dari semangat tersebut: menghadirkan pemerintahan yang berlandaskan kasih sayang (marhamah), keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

Namun, setelah puluhan tahun menjadi identitas daerah, muncul pertanyaan yang semakin relevan: apakah marhamah masih menjadi ruh pembangunan Cianjur, atau hanya berhenti sebagai simbol yang berdiri di pintu masuk kota?

Pertanyaan ini menjadi penting karena pembangunan tidak pernah dinilai dari narasi yang dibangun pemerintah, melainkan dari kualitas hidup masyarakat yang dihasilkannya.

Jika ukuran keberhasilan pembangunan adalah meningkatnya kualitas manusia, maka Cianjur masih menghadapi pekerjaan rumah yang besar. Dalam berbagai publikasi pembangunan daerah selama bertahun-tahun, peningkatan kualitas sumber daya manusia berlangsung relatif lambat dibandingkan potensi yang dimiliki daerah.

Kemiskinan masih menjadi persoalan serius, akses pendidikan bermutu belum merata, kualitas layanan kesehatan masih menghadapi tantangan, sementara kesempatan kerja bagi generasi muda belum berkembang secepat pertumbuhan angkatan kerja.

Ironisnya, kondisi tersebut terjadi di daerah yang memiliki modal sosial dan modal religius yang sangat kuat.

Di sinilah paradoks itu muncul.

Semakin kuat identitas religius sebuah daerah, semestinya semakin tinggi pula standar etik penyelenggaraan pemerintahannya. Sebab agama tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan sesamanya melalui keadilan, kejujuran, amanah, dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah.

Sayangnya, dalam praktik politik lokal, agama tidak jarang lebih sering tampil sebagai identitas daripada inspirasi kebijakan. Simbol berkembang lebih cepat daripada substansi. Seremoni lebih mudah dilakukan daripada reformasi birokrasi. Pencitraan lebih cepat menghasilkan popularitas dibandingkan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.

Padahal masyarakat sesungguhnya tidak membutuhkan simbol yang semakin banyak. Yang mereka rasakan setiap hari adalah apakah pelayanan administrasi mudah, apakah jalan desa layak dilalui, apakah sekolah memberikan pendidikan berkualitas, apakah puskesmas melayani dengan baik, apakah lapangan pekerjaan tersedia, dan apakah anggaran daerah benar-benar kembali menjadi kesejahteraan masyarakat.

Itulah ukuran marhamah yang sesungguhnya.