Rapor Kuning Kinerja Bupati Cianjur Tahun 2025: Fondasi Pemerintahan Retak dan Kepercayaan Publik Masih Kritis

Geothermal dan Absennya Negara sebagai Mediator

Konflik proyek geothermal di kawasan Gunung Gede Pangrango memperlihatkan bentuk paling jelas dari lemahnya kepemimpinan kebijakan. Pemerintah daerah gagal hadir sebagai mediator sejak awal.

Dialog tidak dipimpin, aspirasi warga tidak dikelola, dan konflik dibiarkan membesar di ruang jalanan. Dalam politik kebijakan, konflik bukan aib. Yang fatal adalah ketika negara menyerahkan konflik kepada logika pembiaran.

Ketidakhadiran kepala daerah dalam fase awal konflik membuat pemerintah kehilangan posisi moral dan politik. Ketika klarifikasi akhirnya muncul, kepercayaan sudah lebih dulu runtuh.

Transparansi yang Berhenti di Meja Dokumen

Secara prosedural, APBD disusun dan dijalankan. Tetapi transparansi bukan soal ketaatan pada jadwal, melainkan keberanian menjelaskan kegagalan. Dalam kasus Cianjur, transparansi berhenti di meja dokumen, tidak menjangkau ruang publik.

Minimnya komunikasi langsung pimpinan daerah, absennya penjelasan atas deviasi janji politik, serta kecenderungan membiarkan demonstrasi menjadi saluran utama aspirasi menunjukkan satu hal yaitu kekuasaan lebih nyaman bersembunyi di balik birokrasi daripada berhadapan dengan publik.

Rapor Kuning dan Bahaya Normalisasi Krisis

Rapor kuning kinerja 2025 bukan sekadar penilaian teknokratis. Ia adalah peringatan politik. Pemerintahan masih berdiri, tetapi kepercayaannya terkikis. Dan dalam politik lokal, kepercayaan yang terkikis jarang pulih tanpa koreksi besar.

Jika pola ini dinormalisasi, tahun 2026 bukan lagi tahun percepatan, melainkan tahun akumulasi krisis legitimasi, krisis komunikasi, dan krisis kepemimpinan konflik.

Visi “Cianjur Berjaya” tidak runtuh karena kekurangan program, tetapi karena kekuasaan gagal hadir ketika warganya menuntut penjelasan dan keadilan.

Tahun kedua pemerintahan sekarang adalah waktu tak tertulis antara koreksi yang menyelamatkan legitimasi, atau pembiaran yang mengantarkan krisis lebih dalam.

*Asep Toha, Direktur Poslogis (Political, Social, and Local Government Studies)*