Rapor Kuning Kinerja Bupati Cianjur Tahun 2025: Fondasi Pemerintahan Retak dan Kepercayaan Publik Masih Kritis

Dalam politik pemerintahan daerah, kegagalan jarang datang secara tiba-tiba. Ia tumbuh pelan, melalui akumulasi janji yang tertunda, konflik yang diabaikan, dan komunikasi kekuasaan yang absen.

Tahun 2025, tahun pertama pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, menunjukkan pola itu secara gamblang yaitu pemerintahan belum kolaps secara administratif, tetapi mulai rapuh secara legitimasi.

Evaluasi kebijakan berbasis policy scorecard, menempatkan kinerja Pemkab Cianjur pada nilai rata-rata 5,2 dari 10—rapor kuning. Angka ini menandai fase paling berbahaya dalam siklus kekuasaan yaitu ketika negara merasa masih bekerja, tetapi publik mulai merasa ditinggalkan.

Pemda Hadir Setengah-setengah

Sektor kesehatan menjadi satu-satunya wilayah di mana negara tampil relatif utuh. Capaian Universal Health Coverage (UHC) Prioritas dengan cakupan JKN di atas 98 persen memperlihatkan bahwa pemerintah daerah mampu bekerja efektif ketika kebijakan, anggaran, dan kepemimpinan bergerak dalam satu garis komando.

Namun keberhasilan ini justru membuka pertanyaan yang lebih tajam yaitu mengapa konsistensi negara berhenti di sektor kesehatan, tetapi menghilang di sektor yang menyentuh konflik, janji politik, dan legitimasi sosial?

Di luar kesehatan, negara tampil timpang, hadir sebagai administrator, tetapi absen sebagai pemimpin konflik.

Janji Keagamaan dan Politik Anggaran yang Sunyi

Kegagalan paling telanjang pemerintahan Wahyu – Ramzi berada pada realisasi janji politik keagamaan. Bantuan pesantren Rp300 juta dan insentif guru ngaji, yang menjadi modal elektoral paling keras selama kampanye, tidak kunjung muncul secara jelas dalam realisasi kebijakan 2025.

Yang membuat situasi ini berbahaya bukan sekadar keterlambatan anggaran, melainkan sunyi kekuasaan. Tidak ada penjelasan terbuka yang jujur, tidak ada kepemimpinan yang tampil langsung di hadapan kelompok yang merasa dikhianati. Ruang komunikasi dibiarkan kosong, dan dalam politik, ruang kosong selalu diisi oleh kecurigaan.

Demonstrasi santri dan organisasi keagamaan bukan peristiwa insidental. Ia adalah sinyal bahwa kontrak politik mulai dipertanyakan. Cianjur sebagai daerah dengan basis sosial keagamaan kuat, mengabaikan isu ini sama dengan menggerus fondasi kekuasaan sendiri.

Infrastruktur: Ketika Jalan Rusak Menjadi Metafora Kekuasaan

Keluhan publik tentang jalan rusak terus berulang sepanjang 2025. Program perbaikan ada, anggaran bergerak, tetapi dampaknya tidak cukup untuk mengubah pengalaman harian warga. Di titik ini, jalan rusak bukan lagi soal beton dan aspal, melainkan metafora kegagalan negara memenuhi janji paling dasar.

Retorika bergerak lebih cepat daripada alat berat. Janji terdengar lebih lantang daripada realisasi. Dan ketika ketimpangan ini berlangsung terlalu lama, publik tidak lagi menagih kinerja, mereka mulai meragukan niat.