Membaca Langkah Substantif Presiden, Reformasi Polri Berjalan Sunyi Tanpa Janji Komite Formal

Journalnusantara.com, Jakarta - Isu mendesak agar Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan pembentukan Komite Reformasi Polri kembali mencuat ke ruang publik, seolah-olah hal tersebut adalah janji politik yang terikat dan harus segera dipenuhi. Namun, jika ditelusuri secara saksama, Presiden Prabowo diketahui tidak pernah secara eksplisit menyampaikan komitmen untuk membentuk Komite Reformasi Polri.

Wacana pembentukan komite tersebut justru berasal dari interpretasi sepihak salah satu anggota Gerakan Nurani Bangsa (GNB) setelah bertemu dengan Presiden pasca-kerusuhan Agustus 2025. Interpretasi ini kemudian bergulir menjadi narasi publik yang menciptakan persepsi seolah-olah Presiden memiliki utang janji atas agenda yang sebenarnya belum pernah diumumkan secara resmi.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dicirikan oleh pola kerja yang sistematis dan tidak reaktif. Pembentukan sebuah komite, apalagi yang menyangkut institusi strategis negara seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), adalah sebuah keputusan politik yang memerlukan pertimbangan matang, analisis keamanan nasional, dan kajian mendalam mengenai konsekuensi institusional. Dalam konteks ini, Presiden tampaknya memilih jalur reformasi yang substantif, alih-alih simbolik melalui pembentukan struktur baru.

Faktanya, reformasi di tubuh Polri telah berjalan efektif di bawah kendali langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Reformasi ini diimplementasikan melalui Tim Transformasi Reformasi Polri yang bekerja secara senyap namun nyata. Tim ini melibatkan akademisi, aktivis, dan pakar kepolisian untuk menerjemahkan agenda reformasi dalam bentuk kerja-kerja teknis dan perubahan kultural yang terukur dalam tubuh institusi penegak hukum tersebut. Langkah ini menunjukkan bahwa reformasi tidak berhenti pada tataran wacana atau pembentukan struktur formal, melainkan telah diterjemahkan ke dalam aksi nyata.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sempat menyatakan bahwa anggota Komite Reformasi Polri telah disusun dan akan segera diumumkan. Pernyataan ini perlu dipahami sebagai bentuk transparansi perkembangan birokrasi, bukan sebagai pengumuman keputusan final. Dalam sistem presidensial yang berlaku, setiap kebijakan strategis, terutama yang berkaitan dengan lembaga keamanan negara, sepenuhnya berada dalam hak prerogatif Kepala Negara. Oleh karena itu, mendesak Presiden untuk mengumumkan sesuatu yang belum tentu menjadi prioritas utama dalam peta jalan reformasi nasional adalah tindakan yang mendorong proses tanpa fondasi yang kokoh.

Narasi yang menyebut Presiden Prabowo menunda atau mengingkari janji reformasi Polri lebih banyak bersumber dari persepsi politik yang bias ketimbang fakta kebijakan yang ada. Dalam konteks reformasi global yang menuntut stabilitas dan efektivitas penegakan hukum, reformasi institusional tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa, apalagi hanya untuk memuaskan ekspektasi opini publik sesaat. Polri saat ini sedang menjalani fase adaptasi struktural dan kultural untuk menjadi organisasi yang lebih modern dan profesional, sebuah proses yang berlangsung di bawah pengawasan langsung Presiden dan Kapolri.

Dengan demikian, eksistensi formal Komite Reformasi Polri bukanlah satu-satunya ukuran utama dari komitmen reformasi. Ukuran yang lebih penting adalah hasil nyata, seperti peningkatan transparansi, perbaikan kualitas pelayanan publik, dan penguatan akuntabilitas di internal kepolisian. Mendesak Presiden untuk memenuhi sesuatu yang tidak pernah ia janjikan adalah tindakan yang keliru secara logika politik dan menodai etika publik.

Reformasi sejati, seperti yang tampak dipilih Presiden Prabowo, tidak lahir dari tekanan politik, tetapi dari kesadaran institusional dan keberanian mengambil langkah strategis tanpa perlu pencitraan berlebihan, yang pada akhirnya adalah bentuk kepemimpinan berbasis prinsip: bekerja lebih banyak daripada berbicara.