BEM PTNU Gelar Aksi Moral di Depan KPI, Bela Marwah Kiai dan Pesantren

Journalnusantara.com, Jakarta — Kawasan depan kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada Kamis, 16 Oktober 2025, dipenuhi oleh sekitar 500 mahasiswa dari berbagai kampus Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam BEM PTNU se-Nusantara.

Aksi ini merupakan respons atas tayangan di salah satu stasiun televisi, yakni Trans7, yang dinilai menyinggung kehormatan Kiai dan lembaga Pondok Pesantren. Kehadiran mereka membawa kegelisahan kultural yang mendalam, bukan sekadar protes biasa.

Di tengah barisan mahasiswa yang membentangkan bendera Merah Putih sepanjang 200 meter sebagai simbol semangat kebangsaan, Presidium Nasional BEM PTNU se-Nusantara, Achamad Baha’ur Rifqi, menyampaikan orasi yang lantang dari atas mobil komando.

Rifqi secara tegas menolak pandangan yang menyamakan penghormatan santri kepada kiai sebagai bentuk feodalisme. “Ketika banyak orang bilang penghormatan santri pada kiai adalah feodalisme, kami jawab tegas: itu bukan feodalisme. Itu adalah adab dan etika ilmu,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa sebuah bangsa yang kehilangan adab adalah bangsa yang kehilangan arah. Ia juga menambahkan, “Kami tidak memuja kiai sebagai penguasa, tapi kami menghormatinya sebagai perantara ilmu dan pembentuk moral bangsa.”

Menurut Rifqi, seruan boikot yang mereka gaungkan merupakan ijtihad moral para santri untuk menjaga marwah pesantren dari pemberitaan yang dinilai mencederai kehormatan para kiai dan lembaga pendidikan Islam tradisional.

Dalam beberapa bulan terakhir, ia mencermati adanya pola pemberitaan kontroversial terhadap pesantren. “Kemarin Pondok Pesantren Al-Khoziny, terus Pondok Pesantren Lirboyo, Pondok Pesantren Somalangu… besok pondok mana lagi? Ini adalah upaya pembusukan kyai dan pesantren Nusantara,” kritiknya.

Oleh karena itu, BEM PTNU menuntut KPI untuk mengambil tindakan tegas terhadap media dan konten siaran yang dianggap sembrono dalam menggiring opini publik mengenai pesantren. Rifqi juga meminta adanya pedoman penyiaran yang lebih memahami kultur keilmuan Islam, tidak hanya berorientasi pada sensasi.

Meskipun orasi terdengar keras, aksi demonstrasi berlangsung tertib tanpa ada tindakan anarkis seperti pelemparan atau perusakan. Yang terlihat hanyalah poster-poster kritik, kutipan dari kitab, dan ekspresi mahasiswa yang merasa harga diri budayanya sedang dipertaruhkan. “Modernitas tidak identik dengan amnesia budaya,” kata Rifqi. “Bangsa boleh maju, tapi jangan memaksa santri melupakan adab.”

Aksi ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap yang mencakup empat tuntutan utama: (1) Penindakan tegas terhadap pelanggaran etika penyiaran, (2) Menuntut KPI memberikan rekomendasi kepada Kominfo (Komdigi) untuk pencabutan hak siar Trans7, (3) Evaluasi dan reformasi lembaga penyiaran nasional, dan (4) KPI menginstruksikan lembaga penyiaran untuk mengembalikan marwah pesantren, kiai, dan para ulama NU.

Rifqi memberikan peringatan keras kepada KPI, "Jika tuntutan ini tidak segera diindahkan, kami akan kembali dengan jumlah berkali-kali lipat.”