Oleh: Entang Sastraatmadja
Kalau Bank Dunia tidak "menyentil" harga beras di Indonesia, dinilai cukup mahal dibandingkan negara-negara lain yang tergabung dalam Asean, boleh jadi, kita akan santai-santai saja melakoni kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Baru setelah pejabat Bank Dunia memberikan catatannya, mulailah banyak petinggi negeri ini yang berkomentar.
Pro kontra terhadap pandangan petinggi Bank Dunia tersebut, tampak mengumandang dalam kehidupsn. Tak terkecuali, Presiden Jokowi pun ikut menyuarakan kata hatinya.
Hal ini wajar, karena bagi bangsa kita, beras merupakan komoditas politis dan strategis yang butuh penanganan secara khusus. Beras harus selalu tersedia sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau masyarakat.
Di sisi lain, kita juga memahami, suasana perberasan di dalam negeri, dalam tahun-tahun terakhir ini, berada dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja. Iklim ekstrim dianggap sebagai biang keroknya. Produksi beras secara nasional, turun cukup signifikan.
Harga beras di pasar melesat tinggi, sehingga membuat emak-emak protes keras. Di lain pihak, kebutuhan beras dalam negeri menunjukkan peningkatan.
Dalam kondisi produksi yang terbatas dengan kebutuhan beras dalam negeri semakin meningkat, dapat dipastikan, kondisi perberasan nasional menghadapi masalah cukup serius.
Akibatnya wajar dan cukup masuk akal, bila Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk menggenjot produksi setinggi-tingginya menuju swasembada.
Namun begitu, sekalipun dari sisi produksi Pemerintah memiliki harapan untuk mengokohkan kembali ketersediaan beras secara nasional, tapi dari sisi harga beras di pasar, sepertinya butuh penanganan yang lebih cerdas. Terlebih dengan munculnya pandangan "menyesatkan" atas dampak yang ditimbulkan dari naiknya harga beras di pasar.
Catatan kritis yang penting jadi pencermatan kita bersama adalah benarkah dengan melesatnya harga beras di pasar, para petani padi akan diuntungkan ? Apakah benar pemilik beras adalah para petani ?
Atau, kita harus jujur yang dimiliki sebagian besar para petani di negeri ini adalah gabah kering panen ? Inilah yang butuh pengakuan jujur dari kita bersama.
Jika demikian, siapa sebetulnya para pemilik beras itu sendiri ? Jawabnya jelas dan tegas, para pemilik beras umumnya para bandar, tengkulak, pengusaha penggilingan, pedagang beras dan Perum Bulog.
Apa yang bisa kita simpulkan dari gambaran ini ? Bila harga beras melejit di pasar, maka yang diuntungkan adalah para pemilik beras seperti yang disebutkan di atas.
Petani padinya sendiri, hanya mampu gigit jari, sambil menyaksikan betapa senangnya para bandar dan tengkulak menaikmati harga beras mahal.
Yang sering jadi pertanyaan, mengapa Pemerintah seperti yang tidak berdaya menghadapi kenaikan harga beras di pasar ? Lalu, apa artinya, kekuasaan dan kewenangan yang digenggamnya, seolah-olah tak mampu mengendalikan naiknya harga beras di pasar ?
Artikel Terkait
Mutiara Pagi: Pesan Sang Guru (Bagian 1629)
Prakiraan Cuaca Wilayah Jawa Barat, Siapkan Payung dan Jas Hujan
Isolasi Sosial Akibat Media Sosial
10 Tahun Jokowi, 2014-2024: Sukses atau Gagal?
KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Bandung Smart City
Mutiara Pagi: Semesta Kecil yang Perlu Dibaca (Bagian 1630)
Inilah Cara Mempelajari Ilmu Hadis Secara Bertahap
Sasar Generasi Muda, KPK Luncurkan Platform Tiktok
Istighfar Anak Shaleh mengangkat Derajat Orang Tuanya di Surga
79 Tahun KAI, Prioritaskan Keselamatan dan Keberlanjutan