Memetakan Para Pihak (Lembaga MA RI, MK RI, DPR RI dan Presiden) Sesuai dengan Kewenangannya

Analisis Hukum dan Politik Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Syarat Pencalonan Kepala Daerah

Pendahuluan
Dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan terhadap Undang-Undang (UU) Pilkada, khususnya terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Keputusan ini memunculkan berbagai reaksi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), partai politik, dan masyarakat luas.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai dinamika hukum dan politik yang muncul dari putusan ini, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang berada di posisi yang benar maupun salah dalam konteks hukum dan konstitusi.

Latar Belakang Perkara

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dalam perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Putusan ini memungkinkan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung calon gubernur, bupati, atau walikota tanpa memerlukan persyaratan perolehan kursi di DPRD.

Keputusan ini dianggap oleh sebagian pihak sebagai langkah progresif yang memberi peluang lebih besar bagi partai-partai baru atau kecil dalam kancah politik lokal.

Namun, tidak semua pihak setuju dengan putusan ini. Beberapa pihak menilai bahwa MK telah melampaui kewenangannya dengan mengubah norma hukum yang bersifat teknis dan politis.

Di sisi lain, Presiden Jokowi (pemerintah) juga mendapat kritik terkait keputusan ini, karena Baleg DPR yang membahas dan memutuskan UU Pilkada dinilai tidak berperan sesuai dengan harapan.

Analisis Hukum dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK):
MK dalam keputusannya berfungsi sebagai penjaga konstitusi, yang memastikan bahwa setiap undang-undang sesuai dengan UUD 1945. Namun, kritik muncul ketika MK dianggap tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembuat regulasi baru, yang biasanya menjadi kewenangan legislatif (DPR).

Putusan MK yang merubah ambang batas pencalonan kepala daerah tanpa kursi DPRD dipandang melampaui kewenangannya, karena ambang batas tersebut adalah aturan teknis yang sifatnya politis, bukan konstitusional.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):
DPR melalui Badan Legislasi (Baleg) seharusnya memiliki peran utama dalam pembentukan undang-undang, termasuk UU Pilkada.

Kritik yang diarahkan kepada DPR, terutama oleh Presiden Jokowi, terkait kurangnya penegakan peran Baleg dalam pembahasan UU Pilkada adalah penting untuk dicermati.