Oleh karena itu, konvergensi ini harus bersifat total dan menyeluruh:
1. Bukan Sekadar Seremoni: Langkah rekonsiliasi tidak bisa hanya selesai di tingkat elit Jakarta melalui seremoni jabat tangan.
2. Mengikat Struktural: Penyatuan ini harus mengikat secara struktural dari pusat, turun ke 38 provinsi, hingga mengakar kuat di ratusan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
3. Satu Komando: Satu garis komando, satu visi perjuangan.
Intervensi Kemenpora RI untuk Mengambil Alih Legalitas
Untuk menyudahi polemik berkepanjangan ini, kita membutuhkan ketegasan regulasi dan intervensi positif dari negara. Selama ini, dualisme kerap terjadi akibat celah legalitas administrasi.
Satu-satunya solusi konkrit adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI harus mengambil alih kendali legalitas ini secara penuh dan tegas.
Kemenpora RI, sebagai representasi negara dalam urusan kepemudaan, memiliki otoritas moral dan konstitusional untuk menjadi fasilitator tunggal dalam proses unifikasi (penyatuan) KNPI.
Riksa menyerukan agar negara hadir untuk mengambil tiga langkah taktis:
1. Membuka ruang dialog nasional yang melibatkan seluruh faksi yang bertikai.
2. Menetapkan satu legalitas hukum yang inkrah dan diakui secara tunggal oleh negara.
3. Memastikan pembinaan kepemudaan ke depan terbebas dari ego kelompok.
"Jika Kemenpora RI mengambil langkah berani untuk mengambil alih dan menertibkan legalitas ini, maka tidak akan ada lagi klaim sepihak, tidak ada lagi dualisme anggaran, dan tidak ada lagi perpecahan di tingkat daerah."
Pemuda Jawa Barat sebagai Katalisator
Jawa Barat memiliki populasi pemuda yang sangat besar. Tanah Pasundan ini tidak pernah kekurangan stok pemikir dan petarung. Dari Jawa Barat, kita harus menyuarakan dengan lantang gerakan Konvergensi Pemuda ini ke seluruh penjuru Nusantara.