Journalnusantara.com, Cianjur – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025 yang baru saja diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Rapat Paripurna, Selasa (22/7/2025), menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.
Direktur Politic Social and Local Government Studies (Poslogis), Asep Toha, menyatakan, dokumen RAPBDP tersebut ditengarai banyak melanggar Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 dan tidak selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur.
"DPRD Cianjur dituntut untuk lebih jeli dalam melaksanakan hak budgeting-nya sebelum APBD ini ditetapkan menjadi Perda," kata Asto sapaan akrabnya dalam wawancara eksklusif bersama TIMES Indonesia, Kamis (31/7/2025).
Menurut kajian Asep Toha, bahwa ada sembilan catatan penting yang harus diperhatikan serius oleh para wakil rakyat. Pertama, terkait mandatory spending atau belanja wajib.
Ia menjelaskan bahwa meskipun Pemkab Cianjur mengklaim telah memenuhi fungsi pendidikan 33,39 persen, belanja infrastruktur pelayanan publik 40 persen, dan belanja pegawai 29,53 persen, namun data yang terbaca dalam RAPBDP 2025 menunjukkan angka yang berbeda.
“Belanja pegawai justru melampaui 30 persen, yakni 36,5 persen dari total belanja daerah. Sementara fungsi pendidikan dan infrastruktur pelayanan publik masih jauh dari target, masing-masing hanya 10,7 persen dan 18,5 persen,” katanya.
Kedua, Asep Toha menyoroti program "gorol" yang tidak tercantum dalam dokumen RPJMD. Ia mempertanyakan program ini masuk pada kegiatan mana dan di RPJMD ada di pelaksanaan misi ke berapa atau program prioritas mana? Sebab, jika kita baca detail, tidak ada satu kata pun menyebutkan program gorol.
Catatan ketiga mengenai kenaikan Retribusi Daerah sebesar Rp40,292 miliar. Kenaikan ini, menurutnya, berasal dari kenaikan jasa layanan di RSUD Sayang (Rp71 miliar) dan RSUD Pagelaran (Rp6,003 miliar). Namun, ia menemukan kejanggalan pada komponen belanja kedua RSUD tersebut.
“Ada selisih di RSUD Sayang, yaitu minus Rp13,436 miliar, dan di RSUD Pagelaran surplus Rp29,751 miliar,” ungkapnya. Ia menambahkan, Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pendapatan dari BLUD seharusnya hanya pencatatan pada pendapatan daerah, sementara keuangannya tetap berada di BLUD. Oleh karena itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta untuk menjelaskan ketidaksinkronan ini.
Keempat, Poslogis menyoroti penurunan drastis belanja operasional pada bidang belanja pegawai sebesar Rp61,789 miliar, padahal Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp1,873 triliun. “Apakah pengurangan ini dampak dari penghapusan gaji honorer atau ada pengurangan jumlah ASN yang purna tugas?” tanyanya.
Di sisi lain, belanja barang dan jasa justru naik signifikan sebesar Rp130,502 miliar. Asep Toha meminta rincian makro belanja barang dan jasa untuk memastikan efisiensi yang diklaim pemerintah daerah. Ia juga mendesak penjelasan terkait kenaikan belanja subsidi sebesar Rp1,266 miliar.
“Kami berharap kenaikan subsidi ini difokuskan terutama pada pestisida, pupuk, dan benih padi berkualitas, mengingat kondisi pertanian padi saat ini banyak yang mengalami penurunan gabah hasil panen akibat hama,” ujarnya.
Penurunan anggaran pada belanja hibah hingga Rp25,795 miliar dan belanja bantuan sosial hingga Rp2,464 miliar juga menjadi perhatian. Asep Toha menilai penurunan belanja bantuan sosial tidak sinkron dengan kondisi di lapangan, mengingat masih rendahnya kualitas SDM tenaga kerja dan pendidik, serta banyaknya kerusakan infrastruktur yang berdampak pada kerentanan sosial, seperti tercantum dalam isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2025 – 2029.
Pengurangan Biaya Tak Terduga (BTT) sebesar Rp8,481 miliar juga dianggap mengkhawatirkan. “Cianjur sebagai salah satu daerah yang rawan bencana, sepatutnya BTT dianggarkan di atas Rp50 miliar, bukan malah dikurangi,” tegasnya.