Sorotan Tajam RAPB Perubahan 2025 Cianjur, Akankah DPRD Jeli Membongkar Anggaran 'Misterius'?

Kelima, Asep Toha mencatat adanya selisih pendapatan dan belanja sebesar Rp199,27 miliar, yang mengindikasikan bahwa eksekutif lebih bersemangat pada belanja.

Dia mengingatkan bahwa Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 mengamanatkan agar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2025 bersaldo nihil, yang berarti total pendapatan dan belanja daerah harus sama.

Keenam, ia menyebutkan adanya ketidaktaatan terhadap Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 terkait rencana defisit sebesar Rp24,808 miliar. Permendagri tersebut, menurutnya, melarang penggunaan SILPA tahun sebelumnya untuk menutup defisit. Namun, RAPBDP 2025 justru menunjukkan skenario SILPA digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan dan pengeluaran.

Ketujuh, Asep Toha mengoreksi nilai sebenarnya SILPA tahun sebelumnya. Berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 172.2/3/DPRD/2025 tentang Rekomendasi atas LKPJ Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2024, SILPA TA 2024 seharusnya sebesar Rp130,059 miliar, bukan Rp181,770 miliar seperti yang tercantum dalam dokumen RAPBDP.

“Artinya ada upaya menaikkan SILPA untuk menutupi selisih yang besar antara pendapatan dan pengeluaran yang mencapai Rp199,278 miliar,” duganya.

Kedelapan, ia menemukan kesalahan dalam menentukan rencana defisit. “Bukan Rp24,808 miliar, tapi Rp76,219 miliar,” jelasnya. Ia menghitung, defisit sebenarnya adalah selisih pendapatan dengan belanja (Rp199,278 miliar) dikurangi pembiayaan neto (Rp123,059 miliar).

Meskipun batas maksimal defisit untuk Kabupaten Cianjur sebesar 3,65 persen atau sekitar Rp175,5 miliar, Asep Toha menyatakan bahwa defisit yang mencapai Rp76,219 miliar ini cukup mengkhawatirkan. Oleh karena itu, ia menyarankan pengurangan pada belanja operasi dan belanja modal agar tercapai saldo nihil dan tidak ada defisit di akhir tahun.

Terakhir, Asep Toha menyoroti ketidaksesuaian proyeksi pendapatan daerah dengan kondisi ekonomi masyarakat dan regional. Ia mencontohkan rencana kenaikan pendapatan dari pajak reklame sebesar Rp65,214 juta, padahal terjadi pergeseran ke media digital.

Begitu pula kenaikan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp135,664 juta, meskipun ekonomi Jawa Barat mengalami perlambatan pertumbuhan. Ia juga mempertanyakan target BPHTB yang tetap di angka Rp72,861 miliar dan retribusi persetujuan bangunan gedung yang tetap di Rp9,450 miliar.

“Apa yang membuat bagian pendapatan Pemda yakin akan banyak pembangunan gedung di Cianjur hingga retribusi jenis ini meningkat di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini?” tanyanya. Terakhir, ia meminta penjelasan mengenai kenaikan retribusi RSUD Sayang sebesar Rp71,341 miliar dan penurunan retribusi RSUD Cimacan hingga Rp17,968 miliar.

“Pertanyaan mendasarnya adalah, apa yang membuat retribusi dari RSUD Sayang naik, apakah karena ada penambahan sarana layanan kesehatan atau karena ada kerja sama dengan pihak ketiga, dan apa yang menyebabkan retribusi RSUD Cimacan turun drastis?” pungkasnya.