PMII STISIP Guna Nusantara Cianjur Audiensi ke BPBD, Tuntut Kepastian Relokasi dan Huntara bagi Korban Bencana

Journalnusantara.com, Cianjur — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STISIP Guna Nusantara Cianjur, didampingi Pengurus Cabang PMII Kabupaten Cianjur, menggelar audiensi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur pada Senin (28/7/2025).

Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan advokasi terhadap masyarakat terdampak bencana yang dilakukan pada 18 Juli 2025.

Kehadiran PMII bertujuan untuk menyampaikan langsung keresahan warga terdampak, khususnya mengenai kepastian relokasi dan penyediaan hunian sementara (huntara). Namun, pertemuan tersebut justru meninggalkan kekecewaan.

“Kami menempuh perjalanan hampir tiga jam dari pelosok untuk menyuarakan aspirasi korban bencana, tapi tidak ada jawaban konkret yang kami terima dari pihak BPBD,” ujar Rezza Eka Gustya, Ketua Komisariat PMII STISIP Guna Nusantara Cianjur.

Rezza menilai ketidakpastian dari BPBD mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam menangani persoalan kemanusiaan pascabencana. Ia menyayangkan lambannya respons terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama penyediaan tempat tinggal yang layak.

Senada dengan itu, Saepul Rohman selaku Ketua Cabang PMII Kabupaten Cianjur menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal isu ini hingga tuntas. Ia menyampaikan bahwa jika dalam waktu tujuh hari tidak ada tindak lanjut nyata dari BPBD, PMII siap menggelar aksi terbuka atau membawa persoalan ini ke tingkat pusat.

“Kami tidak akan diam. Jika BPBD tidak segera merespons, kami akan ambil langkah lanjutan. Bisa melalui aksi terbuka atau langsung mendatangi kementerian terkait di pusat,” tegasnya.

PMII menekankan bahwa relokasi dan hunian sementara bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan. Mereka berharap pemerintah daerah hadir secara nyata dan tidak hanya memberikan jawaban tanpa solusi.

Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen PMII dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya para korban bencana yang hingga kini belum mendapatkan penanganan yang layak.