APBD Cianjur 2026 Dinilai Cacat Arah: Janji Politik Lenyap, dan Anggaran Bocor

Transparansi defisit Rp 501 miliar dan klarifikasi sumber pembiayaan.

Pencabutan Instruksi Efisiensi Bupati karena cacat hukum.

DPRD harus aktif menggunakan hak angket/interpelasi.

Evaluasi resmi oleh Gubernur Jawa Barat.

Pengawalan masyarakat sipil berkelanjutan.

Iwan Hermawan menutup diskusi dengan pesan moral: “APBD bukan milik kepala daerah, melainkan amanah rakyat yang wajib dikelola dengan hati, logika, dan kejujuran.”