Ketua Umum Yapeknas tersebut berkomitmen untuk terus mengawal permasalahan dana milik masyarakat pedagang ini. Ia menyatakan akan terus mendatangi pihak direksi dan manajemen hingga terdapat kepastian hukum yang jelas.
"Besok pagi pun saya akan kembali mendatangi kantor direksi LKM untuk terus mengejar pihak direksi maupun komisaris. Harapannya, ada kepastian yang dapat dipegang, baik secara hukum maupun kepastian atas hak masyarakat pedagang," pungkas Acep.
Hingga berita ini ditulis, pihak manajemen LKM Akhlakul Karimah maupun pejabat terkait dari Pemerintah Kabupaten Cianjur belum memberikan keterangan resmi.
Artikel Terkait
Demokratisasi Pemilihan Rektor, Memperkuat Legitimasi Kampus melalui E-Voting dan Partisipasi Daring
P5HAM Mulai Bergerak dari Desa, Koppeta HAM Jabar Dampingi Cianjur
Sejarah Kesultanan Langkat, Kemegahan Melayu di Tanah Sumatera Timur yang Hampir Terlupakan
PT EMP Gebang Limited Selenggarakan Musyawarah Ganti Untung Jalur Pipa di Desa Bubun, Warga Sambut dengan Antusias
Kasus Smartboard Langkat, Menanti Keberanian Hukum Menyentuh Semua yang Terlibat
Mutiara Pagi: Mengaji Jati Diri (Bagian 1989)
Bencana Kemanusiaan Pekerja Migran, Mengapa Negara Gagal Memutus Jaringan TPPO?
Kontingen Gema Tunas PKBM dan SKB Cianjur Raih Predikat Juara Terbaik Jawa Barat
Diduga Dirugikan Ratusan Juta Rupiah, Puluhan Buruh PT Pou Yuen Adukan Koperasi ke Yapeknas
Anggaran Fantastis Rp1,4 Miliar di Sekretariat DPRD Cianjur Disorot, Tuntut Keterbukaan Data Tender