Ijazah Jokowi Asli Apa Palsu? Atau Asli Tapi Palsu?

Oleh: Yus Dharman, SH., MM., M.Kn.
Advokat / Ketua Dewan Pengawas FAPRI (Forum Advokat & Pengacara Republik Indonesia)

Jakarta, 10 Juli 2025

Perdebatan mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo tampaknya tidak pernah usai. Isu ini terus berputar di ruang-ruang media sosial, dibahas berulang-ulang di berbagai podcast, dan menjadi konten yang terus diulang. Isinya pun hampir sama: soal apakah ijazah itu asli, palsu, atau bahkan "asli tapi palsu".

Ironisnya, yang menyebut ijazah itu asli, sebagian besar belum pernah melihat dokumen aslinya. Sementara yang menyatakan palsu, tentu juga tidak pernah membuktikan secara langsung.

Keduanya bersahut-sahutan seperti kicauan burung di pasar. Sampai kapan kegaduhan ini akan terus digaungkan? Apakah kita benar-benar kekurangan isu penting lain untuk dibahas?

Seharusnya, perdebatan semacam ini tidak perlu terjadi bila sejak awal kita meneliti rekam jejak calon pemimpin sebelum diusung. Seorang pemimpin seharusnya memiliki kualitas dasar jujur, bertanggung jawab, informatif, dan cerdas. Bukan sekadar berani membayar.

Fenomena ini adalah konsekuensi dari sistem politik yang membuka ruang bagi jual beli jabatan. Ketika kekuasaan diperebutkan dengan uang, maka strategi dua wajah (two faces) alias kepura-puraan dan pencitraan menjadi hal yang lumrah.

Saya tidak sedang membela Pak Jokowi. Saya bukan kuasa hukumnya. Namun, ketika beliau menjawab pertanyaan wartawan soal progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan pernyataan, "Sudah tapi belum," itu adalah bentuk kejujuran yang langka polos dan apa adanya.

Apakah itu bentuk dua muka dalam berpolitik? Mungkin. Tapi setidaknya, ia berani menunjukkan sisi manusianya.

Kita perlu jujur mengakui: Jokowi adalah cerminan karakter masyarakat yang memilihnya. Jika kita tidak ingin pengalaman serupa terulang, maka kita harus berubah.

Bangsa ini butuh pemimpin yang berkualitas dan berintegritas dan itu hanya bisa terwujud jika rakyatnya juga menjunjung nilai-nilai luhur: kejujuran, integritas, loyalitas, kerja keras, dan menjauhi politik uang.

Biarlah frasa “sudah tapi belum” atau “asli tapi palsu” menjadi catatan sejarah. Sebuah pelajaran kolektif agar partai politik tidak sembarangan dalam mengusung bakal calon pemimpin bangsa.

Plato pernah berkata, etika adalah moral yang didasarkan pada pengetahuan yang dicapai dan dimiliki manusia melalui akal budi. Maka, jangan pernah berharap orang yang merebut kekuasaan dengan cara curang akan bisa berlaku jujur dan adil saat memimpin.

Perlu kita camkan bersama: setiap kebohongan yang terus diviralkan, lama-kelamaan akan dianggap kebenaran meskipun hanya sementara. Jika kita biarkan, kehancuran akan datang. Mungkin lidah dapat mengelak, namun jejak digital tidak bisa dihapus.