Pilkada: Pusaran Gaya Politik Kontroversial Versus Gaya Politisasi Agama

photo author
Ridwan Mubarok, Journal Nusantara
- Selasa, 29 Oktober 2024 | 15:23 WIB
Foto : Penulis adalah Wakil Dekan I Bid. Akademik FDK UIN SGD Bandung, Pengamat Sosial dan Pengamat Moderasi Beragama.
Foto : Penulis adalah Wakil Dekan I Bid. Akademik FDK UIN SGD Bandung, Pengamat Sosial dan Pengamat Moderasi Beragama.

Respons masyarakat terhadap gaya politik kontroversial sensasional ini cenderung terpecah. Ada kelompok yang mendukung pendekatan sensasional sebagai tanda keberanian kandidat, tetapi ada pula yang merasa bahwa pendekatan ini hanya menciptakan kegaduhan tanpa substansi. Media juga sering mengekspos gaya ini, tetapi kritikus menilai bahwa media yang terus-menerus meliput kontroversi dapat memperparah polarisasi publik.

Gaya Politisasi Agama ini sering mendapatkan dukungan kuat dari kelompok agama tertentu, tetapi juga menimbulkan resistensi dari mereka yang tidak setuju dengan penggunaan agama dalam politik. Media cenderung berhati-hati dalam meliput isu yang berhubungan dengan agama untuk menghindari sentimen negatif, namun eksposur yang berlebihan dari media terhadap kandidat yang mempolitisasi agama dapat memperkuat persepsi bahwa agama adalah satu-satunya indikator kredibilitas politik.

Secara keseluruhan, baik gaya politik kontroversial maupun politisasi agama sama-sama membawa dampak negatif terhadap harmoni sosial dan stabilitas politik. Namun, politisasi agama cenderung lebih berbahaya dalam jangka panjang karena mampu menciptakan perpecahan berbasis identitas yang sulit disatukan kembali, sementara gaya kontroversial lebih banyak mempengaruhi diskursus politik dan persepsi publik terhadap kandidat. Kedua gaya ini menuntut masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi dan memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan program yang ditawarkan, bukan sekadar narasi yang dibentuk melalui kontroversi atau agama.

Dalam ruang hening, catatan ini hanya sebatas refleksi dari hiruk pikuk panggung politik di ajang PILKADA Provinsi Jawa Barat dalam sudut kebeningan objektif. Keduanya terdapat plus dan minusnya. Pilihan terserah warga Jawa Barat. Akan tetapi, sejatinya para kandidat atau timnya bisa sangat memahami kondisi objektif keberagamaan, sosio kultural dan bahkan psikologis mayoritas masyarakat Jawa Barat, agar tidak terjebak kepada tampilan gaya kontroversial sensasional atau politisasi agama yang ekstrem.

Wadek I FDK UIN Sunan Gunung Djati Bandung#Pengamat Sosial dan Pengamal Moderasi Beragama#

Halaman:

Artikel Selanjutnya

Akbar Yanuar

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Ridwan Mubarok

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Korupsi Musuh Pancasila

Senin, 1 Juni 2026 | 17:49 WIB

Lima Sila sebagai Lima Luka

Senin, 1 Juni 2026 | 08:25 WIB

Refleksi Tentang Kesetaraan Gender

Sabtu, 30 Mei 2026 | 08:53 WIB

Qurban dan Kepedulian Sosial

Selasa, 26 Mei 2026 | 21:04 WIB

Dua Wajah Indonesia

Selasa, 26 Mei 2026 | 04:34 WIB

Mengapa Indonesia Sulit Maju?

Minggu, 24 Mei 2026 | 08:07 WIB

Rekacipta Indonesia

Sabtu, 23 Mei 2026 | 08:16 WIB

Perangai Islam Ilmiah

Sabtu, 23 Mei 2026 | 08:13 WIB

Sistem AHWA dalam Pemilihan Ketua Umum PBNU

Jumat, 22 Mei 2026 | 05:29 WIB
X