Journalnusantara.com, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) memperingati Hari Buruh Internasional dengan menyerukan transformasi sistem ketenagakerjaan nasional yang lebih adil dan inklusif.
Presidium Nasional BEM PTNU, Arip Muztabasani, menyampaikan komitmen pihaknya dalam mendorong kebijakan pro-buruh sebagai langkah strategis menuju visi Indonesia Emas 2045.
Dalam pernyataannya, Arip menyoroti sejumlah persoalan krusial dalam sektor ketenagakerjaan, mulai dari ketimpangan struktural hingga rendahnya produktivitas pekerja akibat terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi.
Ia juga menilai praktik kerja fleksibel seperti outsourcing dan kontrak jangka pendek memperparah kondisi ketenagakerjaan yang rapuh dan tidak menjamin kesejahteraan jangka panjang.
“Transformasi ketenagakerjaan harus dimulai dari keadilan. Pekerja bukan hanya alat produksi, tapi pilar utama pembangunan bangsa,” tegas Arip.
Mengacu pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah, BEM PTNU menekankan bahwa perjuangan buruh bukan hanya isu sektoral, tetapi bagian dari misi besar membangun masyarakat adil dan makmur.
Hak atas pekerjaan yang layak, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat pekerja.
Sebagai bentuk sikap dan kontribusi, BEM PTNU mengajukan empat rekomendasi strategis:
1. Reformulasi kebijakan ketenagakerjaan, termasuk peninjauan Undang-Undang Cipta Kerja agar lebih berpihak pada buruh dan selaras dengan prinsip decent work dari ILO.
2. Penguatan jaminan sosial, terutama perluasan layanan BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan pensiun bagi semua pekerja, termasuk sektor informal.
3. Revitalisasi pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan perguruan tinggi dan industri untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.