BEM PTNU Soroti Anggaran Negara: Efisiensi yang Malah Tidak Efisien

Journalnusantara.com. Jakarta – Kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran negara pada awal tahun 2025 menjadi sorotan tajam.

Muh. Faisal Dzulfahmi, Wakil Sekretaris Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, menyoroti adanya kontradiksi antara Inpres No. 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan pemotongan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 306 triliun dengan dalih menjaga fiskal dan mengalihkan dana ke program strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan ketahanan energi.

"Kesan pertamanya terkesan tegas. Pemerintah ingin hemat dan fokus. Tapi makin ke sini, makin terlihat bahwa efisiensi ini seperti slogan kosong karena lembaga-lembaga negara malah ramai-ramai minta tambahan anggaran," ujar Faisal, Sabtu (12/7/2024).

Lebih lanjut Faisal memaparkan beberapa contoh kementerian dan lembaga negara yang mengajukan tambahan anggaran setelah adanya pemotongan, di antaranya:
1. Mahkamah Agung meminta tambahan Rp 7,6 triliun.
2. Komisi Yudisial mengajukan Rp 277 miliar.
3. Kementerian Pertanian meminta tambahan yang signifikan sebesar Rp 68,9 triliun.
4. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dari anggaran awal Rp 126 miliar, kini meminta tambahan menjadi Rp 728 miliar.
5. Bahkan Komnas HAM ikut meminta tambahan Rp 37 miliar, yang sebagian dialokasikan untuk pengawasan HAM di IKN.

Padahal, di saat yang sama, sejumlah lembaga mengalami pemotongan anggaran yang besar. Contohnya, anggaran Polri dipangkas Rp 20,5 triliun. "Lalu, apa sebenarnya yang terjadi?" tanya Faisal retoris.

Menurut Faisal, efisiensi sejatinya bukan sekadar soal angka yang dipangkas. "Tapi apakah pengeluaran jadi lebih tepat, lebih efektif, dan berdampak nyata. Yang terjadi sekarang justru sebaliknya: pemotongan dilakukan di belanja teknis seperti ATK, dinas, dan operasional, tapi banyak program besar tetap digenjot, bahkan tanpa evaluasi keberhasilan sebelumnya," kritiknya.

Ia juga menyoroti banyaknya program dan fungsi lembaga yang tumpang tindih tanpa adanya upaya konsolidasi yang berarti.

"Lembaga dengan serapan rendah tahun lalu, sekarang justru minta tambahan lebih banyak. Kalau begini, kita nggak sedang hemat, kita sedang muter-muter di pola boros yang dibungkus efisiensi," tegas Faisal.

Berdasarkan pengamatan BEM PTNU, terdapat tiga akar masalah utama dalam persoalan anggaran ini:
1. Perencanaan anggaran yang minim evaluasi dan target jelas. Banyak anggaran diajukan tanpa indikator keberhasilan konkret.
2. Struktur birokrasi yang gemuk dan saling tumpang tindih. Faisal mencontohkan pelatihan ASN yang bisa dilakukan oleh berbagai lembaga seperti LAN, BPSDM, KemenPAN-RB, hingga kementerian teknis lain.
3. Orientasi politik anggaran. Di balik setiap proposal tambahan, menurutnya, terkadang ada kepentingan politik yang mendominasi, bukan semata kebutuhan riil masyarakat.

Sebagai perwakilan mahasiswa, BEM PTNU menyatakan tidak anti terhadap anggaran. Namun, mereka tidak bisa diam ketika uang rakyat dihabiskan dengan cara yang tidak bertanggung jawab.

"Efisiensi tanpa akuntabilitas adalah jebakan. Kita tidak butuh efisiensi simbolik. Kita butuh anggaran yang benar-benar berdampak, disusun dari perencanaan yang baik, dieksekusi dengan akuntabilitas, dan diawasi dengan jujur," pungkas Faisal.

Ia menambahkan, "Kalau efisiensi hanya terjadi di kertas, tapi praktiknya makin boros, maka yang kita butuhkan bukan pemangkasan, tapi reformasi logika penganggaran."