BPKP Temukan Potensi Pemborosan Rp 5,9 Miliar dalam Belanja Kesehatan di Cianjur

BPKP menyimpulkan bahwa luaran atau output dari program tersebut sama sekali tidak realistis karena program yang diklaim menjangkau masyarakat justru lebih menonjolkan pertemuan internal.

Asep Toha menegaskan bahwa evaluasi dari BPKP ini harus menjadi pengingat penting bagi jajaran pemerintahan daerah. Keberhasilan sektor kesehatan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan atau tingginya tingkat penyerapan anggaran semata.

Hal yang jauh lebih krusial adalah memastikan setiap program memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan komitmen anggaran mencapai Rp 1,29 triliun, masyarakat Cianjur berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat sasaran, bukan sekadar laporan formalitas pertemuan dan dokumen di atas kertas.

Pelayanan konkret dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama yang dirasakan langsung oleh rakyat.