Anggaran Fantastis Rp1,4 Miliar di Sekretariat DPRD Cianjur Disorot, Tuntut Keterbukaan Data Tender

Journalnusantara.com, Cianjur - Jaringan Intelektual Muda (JIM) Cianjur kembali menyoroti dugaan kejanggalan dalam pengelolaan anggaran di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cianjur.

Setelah sebelumnya melaksanakan audiensi, JIM kini meminta keterbukaan informasi publik terkait sejumlah temuan, terutama paket tender yang bernilai fantastis.

Presidium JIM, Alief Irfan, mengungkapkan adanya dugaan paket tender di Sekretariat DPRD yang tercatat dengan kode RUP 60115458. Paket ini tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan nilai pagu mencapai Rp1,4 miliar dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp1.399.955.057,72.

Jaringan Intelektual Muda Cianjur memfokuskan lima poin utama yang mendesak untuk dijawab secara transparan oleh Sekretariat DPRD Cianjur:

Kepemilikan Paket Fantastis: Sekretariat Dewan belum menjelaskan secara transparan siapa pihak yang bertanggung jawab atas dugaan paket fantastis ini dan bagaimana mekanisme pengawasan paket bernilai besar tersebut dilakukan.

Transparansi Anggaran Makan dan Minum (Mamin): Klaim pengelolaan anggaran Mamin yang transparan belum disertai bukti dokumentasi yang jelas dan akses publik yang memadai. JIM mendesak keterbukaan data secara lengkap agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran ini.

Mekanisme Tender: Penjelasan mekanisme tender yang disebut mengikuti regulasi standar dinilai terlalu umum dan tidak memadai. JIM mendesak rincian proses yang lebih spesifik dan bukti pelaksanaan prosedur sesuai aturan untuk mencegah penyimpangan.

Urgensi Paket Tender: Sekretaris DPRD Cianjur belum mampu memberikan dasar yang kuat terkait urgensi paket tender yang dipertanyakan, sehingga menimbulkan keraguan akan kebutuhan dan manfaat sebenarnya dari paket tersebut.

Data Efisiensi Paket Tender: Pernyataan terkait evaluasi dan efisiensi paket tender tidak disertai data konkret dan transparan. JIM mendesak seluruh data terkait paket yang dihapus maupun yang dilanjutkan agar pengawasan publik dapat berjalan efektif.

Namun, Sekretariat Dewan Cianjur memilih bungkam saat dimintai transparansi publik. Jaringan Intelektual Muda Cianjur menduga sikap ini merupakan ancaman terhadap hak konstitusional warga dan kualitas demokrasi lokal.