Transfer ke daerah berubah.
Belanja meningkat.
Ruang fiskal semakin sempit.
Semua itu adalah kenyataan.
Namun, pemerintah juga harus jujur menyampaikan kepada masyarakat bahwa defisit bukan hanya persoalan kekurangan pendapatan, melainkan juga persoalan kualitas belanja.
Karena itu, solusi terhadap UHC tidak cukup berhenti pada pengurangan manfaat.
Yang jauh lebih penting adalah melakukan reformasi anggaran secara menyeluruh.
Efisiensi perjalanan dinas.
Pengendalian belanja yang kurang produktif.
Optimalisasi PAD.
Digitalisasi pajak daerah.
Perbaikan tata kelola aset.
Peningkatan efektivitas belanja.
Semua itu harus didahulukan sebelum perlindungan kesehatan masyarakat dikurangi.
Sebab apabila pelayanan kesehatan menjadi sektor pertama yang dikorbankan setiap kali fiskal terganggu, maka yang sesungguhnya sedang mengalami krisis bukan hanya APBD.