Menghapus Dwifungsi Oligarki

Oleh: Mukhaer Pakkanna (Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta)

Blantika perpolitikan nasional lazim diwarnai isu adanya kelompok oligarki yang diklaim ikut mendanai setiap kandidasi.

Akibat biaya kontestasi politik yang cukup mahal, tentu membutuhkan dana politik yang tidak sedikit.

Karena itu, setiap partai politik dan pasangan calon yang ikut bertarung berspekulasi di tengah ketidakpastian.

Merujuk riset Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2022), ada 82,3 persen calon kepala daerah mendapat bantuan pihak ketiga untuk membiayai kontestasi mereka dalam pemilihan kepala daerah.

Para calon kepala daerah itu membutuhkan sokongan dana dari pihak ketiga karena aset yang mereka miliki tidak mencukupi.

Tentu, ada janji, barter, dan konsesi-konsesi ekonomi politik di balik itu. Meminjam istilah Stein Ringen (2004), ada relasi simbiosa mutualisme di antara mereka.

Maka, itu pula yang mengonfirmasi mengapa Indeks Persepsi Korupsi jeblok empat poin, terparah dalam sejarah, merujuk laporan Transparency International (1/2/2023).

Lantas, apa peran oligarki dalam meredam ketidakpastian itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut, oligarki sebagai pemerintahan yang dikendalikan segelintir orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.

Bahkan, Winters (2013) lebih vulgar, oligarki sebagai politik pertahanan kekayaan di antara para aktor yang menguasainya.

Kendati pemaknaan oligarki berspektrum luas, jamak dipahami oligarki lebih banyak digunakan dalam pertarungan politik dan bisnis (ekonomi).

Politik membutuhkan pendanaan yang besar, sementara bisnis membutuhkan fasilitas dan akses ke sumberdaya.

Jika oligarki politik dikuasai elite partai politik penguasa berjumpa dengan oligarki ekonomi yang dikuasai segelintir pemilik modal raksasa, maka terjadilah dwifungsi harmoni antara penguasa dan pengusaha.

Baca Juga: Aliansi Mahasiswa Cianjur dan JIM Menduga Pemda Lebih Pro Pengusaha Naikkan Harga Elpiji