Tarik mundur semua kekuatan aparat lalu himbau massa untuk bisa lebih tenang karena, yakinkan pula setengah perjuangan mereka sudah berhasil. Ambil sikap tegas dan cepat seperti mencopot jabatan Kapolri. Ini salah satu bentuk keberpihakan sekaligus pemenuhan tuntutan massa. Apa sulitnya mengganti Kapolri? Khawatir ada gesekan ataupun resiko politik?
Presiden harus tegas jika memang masih mau dipercaya oleh rakyat. Urusan dan kepentingan rakyat jauh di atas soal resiko politik yang mungkin terjadi. Langkah berikut, penuhi tuntutan rakyat untuk membatalkan tunjangan anggota Dewan. Batalkan pula (jika mungkin) kebijakan yang tidak pro rakyat, seperti pungutan pajak ini itu. Pecat dan ganti menteri unfaedah. Itu cara meluluhkan emosi rakyat.
Skenario terburuk untuk memenuhi tuntutan rakyat adalah Presiden keluarkan Dekrit membubarkan DPR/MPR periode 2024-2029 lalu mengadakan pemilu ulang (pileg periode 2025-2030). Jika tidak dilakukan, maka yakinlah, mengembalikan kepercayaan itu sulit bahkan mungkin terlambat. Rakyat akan mencari jalan keadilannya sendiri yang itu artinya, tatanan berbangsa kita ambruk.
Artikel Terkait
Renungan HUT RI ke-80 Tahun
Cahaya Al-Muhajirin Pepabri Gunteng: Masjid Sebagai Pusat Peradaban Umat (Bagian 2)
PW IPNU Jabar Kecam Tindakan Brutal Aparat terhadap Ojol, Desak Kapolri Dicopot
Mahasiswa KKN STAI Al-Azhary Cianjur Gelar Edukasi Anti-Bullying di SDN Sindangkerta
Mutiara Pagi: Suara Jalanan (Bagian 1948)
Mahasiswa KKN Bhakti Kencana University Gelar Penyuluhan HIV/AIDS dan Kesehatan Reproduksi di Bandung
Jangan Pernah Remehkan Kemarahan Komunal Rakyat (1)
Koalisi Rakyat Cianjur Tekankan Pentingnya Keadilan Bersama
Muhammad Fikri, Duta Pelajar Juara Indonesia Nasional Siap Berkontribusi untuk Bangsa
Jangan Pernah Remehkan Kemarahan Komunal Rakyat (2)