PW IPNU Jabar Kecam Tindakan Brutal Aparat terhadap Ojol, Desak Kapolri Dicopot

Journalnusantara.com, Bandung – Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU) Jawa Barat mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan aparat negara, menyusul insiden seorang pengemudi ojek online (ojol) yang tewas terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di Jakarta.

Ketua PW IPNU Jabar, Akbar Abdul Azis, menilai tindakan tersebut mencederai demokrasi dan mencoreng nama baik Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Menurutnya, perbuatan itu juga melanggar hak asasi manusia (HAM) yang tidak bisa dimaafkan.

"Saya atas nama ketua dan seluruh kader IPNU Jawa Barat, sangat mengecam dan mengutuk tindakan represif oleh aparat yang menimpa saudara Affan Kurniawan seorang driver ojek online yang dilindas oleh rantis Brimob pada Kamis malam di Jakarta. Saya juga mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban," tegas Akbar pada Sabtu (30/8/2025).

Akbar menambahkan, tragedi ini menjadi bukti bahwa Polri harus melakukan evaluasi besar-besaran di tubuh organisasi, karena dinilai telah gagal menjaga citra sebagai pelindung masyarakat dan penegak hukum.

Oleh karena itu, PW IPNU Jabar menyatakan dukungan penuh terhadap seruan berbagai elemen masyarakat untuk mengevaluasi dan mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya.

Selain itu, PW IPNU Jabar menyerukan agar proses hukum terhadap pelaku kekejaman tersebut dilakukan secara transparan dan terbuka bagi publik. Menurut Akbar, Polri juga harus membenahi internal agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga tragedi serupa tidak terulang.

"Kami akan selalu bersama para korban, termasuk dengan saudara Affan Kurniawan yang meninggal akibat kebrutalan aparat. Saya beserta rekan-rekan IPNU Jawa Barat akan berdiri tegak bersama rakyat dalam mengawal dan mengawasi demokrasi di Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut dengan pernyataan ini, PW IPNU Jabar akan segera melakukan konsolidasi dengan seluruh pimpinan cabang untuk menindaklanjuti tragedi tersebut.

Akbar menegaskan, tuntutan mereka adalah "evaluasi kinerja Polri secara total, hentikan tindakan brutal, dan copot Kapolri sebagai bentuk tanggung jawab moral sebagai generasi penerus bangsa."