Menkeu Sri Mulyani Diragukan Kredibilitasnya, Dianggap Sekelas Lulusan SMP

Oleh: Agung Wibawanto

Menkeu Sri Mulyani sedang menjadi sorotan masyarakat terutama netizen di media sosial. Jangan sebut nama Srimul jika belakangan ini tidak menuai komentar pro-kontra. Publik kini mengenal Sri Mulyani sebagai "penghisap darah rakyat" atau tukang pajakin uang rakyat. Hanya dua hal yang selalu terucap dari mulutnya yakni soal pajak dan defisit negara.

Sri Mulyani kerap muncul di media memaparkan kebijakan terkait pajak baru maupun kenaikan pajak. Yang pada intinya, setiap ia muncul pastilah membuat resah hingga adanya kontroversi pro-kontra dari publik. Bahkan ada seorang netizen mengatakan bahwa pekerjaan seperti Sri Mulyani itu tidak perlu membutuhkan orang pintar, "Seorang lulusan SMP pun bisa," ujar netizen.

Belakangan yang santer dibicarakan saat Sri Mulyani bicara soal status guru dan dosen yang dianggapnya tidak dihargai karena bergaji rendah. Tidak cukup dengan itu, ia juga melontarkan sebuah pertanyaan apakah tidak mungkin untuk pemenuhan gaji guru menggunakan pendekatan lain (non APBN) yakni pelibatan partisipasi masyarakat.

"Banyak di media sosial, saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara," ungkap Sri Mulyani dikutip dari kanal YouTube Institut Teknologi Bandung, Sabtu (9/8/2025).

Yang kemudian jadi polemik di media sosial, yakni pernyataan Sri Mulyani yang menyebut bahwa apakah rendahnya gaji guru dan dosen bisa diselesaikan dengan keuangan negara atau dengan pendekatan lainnya, misalnya partisipasi masyarakat.

Banyak komentar warga net baik yang setuju maupun yang tidak setuju bahkan dianggap aneh dan juga ada yang bilang "jebakan betmen". Karena sesungguhnya Menkeu tengah membidik penarikan dana masyarakat lagi. Artinya, ujung-ujungnya rakyat juga yang disusahkan. Hal ini memang mirip dengan kisah dracula yang suka menghisap darah manusia hingga kemudian lama-kelamaan mati lemas.

Gaji guru maupun dosen sesungguhnya (dalam pandangan saya) sudah lebih dari cukup, kecuali tenaga honorer ataupun guru yang berada di daerah 3T. Karena yang diterima tidak hanya gaji melainkan juga terdapat tunjangan serta insentif lainnya. Untuk itu, jika pun diperlukan (penambahan gaji) maka yang diprioritaskan adalah guru honorer dan yang berada di daerah 3T karena tuntutan lingkungannya yang berbeda.

Itu hal pertama, yang kedua, patut dipertanyakan maksud Sri Mulyani mengatakan "tidak dihargai", maksudnya oleh siapa? Di mata masyarakat ataupun status sosial seorang guru/dosen sangat dihargai oleh masyarakat di sekitar lingkungannya tinggal. Sebuah penghargaan diberikan masyarakat bukan berdasar profesi, posisi dan jabatan melainkan kinerja dan dedikasinya.

Ataukah yang dimaksud tidak menghargai itu adalah pemerintah ataupun negara? Jika demikian, itu menjadi urusannya pemerintah sendiri bagaimana mau menghargai profesi seorang guru/dosen. Artinya, masyarakat tidak perlu terlibat di situ. Dari komentar yang sempat terekam, banyak masyarakat yang mengatakan memang guru/dosen di Indonesia tidak dihargai negara.

Artinya, jika dibandingkan dengan guru/dosen di negara lain, sangat jauh berbeda penghargaan yang diberikan. Harusnya ini menjadi catatan penting bagi negara untuk mengubah pandangan skeptis sebagian masyarakat ini, bukan kemudian curhat kepada publik. Adanya pemerintah salah satunya untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk curhat.

Ketiga, menjadi pertanyaan lagi, mengapa yang ada dalam kepala Sri Mulyani langsung mengarah kepada partisipasi masyarakat, guna memenuhi penambahan gaji guru/dosen? Tidak adakah pendekatan lain untuk itu? Misal, menarik pajak dari pengusaha dengan penghasilan tertentu, atau pajak barang-barang mewah, atau pajak pengelolaan tambang dsb.

Mengapa yang terpikirkan hanya menarik dan menjerat rakyat melalui pungutan? Bukankah juga rakyat selama ini sudah tertib membayar pajak dan diyakini sebagian diberikan untuk menggaji ASN guru/dosen, masih mau ditarikin lagi? Maka tidak aneh jika netizen mengatakan, tidak perlu orang sekaliber Sri Mulyani untuk menjadi Menkeu, cukup lulusan SMP saja.

Keempat, terkait sumber pemasukan negara, sesungguhnya banyak hal bisa dilakukan, atau banyak potensi. Selama ini penyitaan hasil korupsi dikemanakan? Dari situ saja negara bisa mendapat pemasukan ratusan trilyun yang itu cukup untuk menambah kebutuhan kas negara. Atau hasil efisiensi yang tepat sasaran. Anehnya, segala upaya dilakukan termasuk melalui pajak, tetap saja laporan Menkeu bahwa negara alami defisit.

Salah satunya menurut saya, terlalu banyak program non-produktif yang dipaksakan operasionalnya. Meski berhutang ke LN pun belum bisa menutupi karena habis buat membayar cicilan hutang. Menkeu pun kemudian berpikir enteng tarikin saja dana masyarakat. Rakyat diancam jika tidak mau. Benar sekali, ini kapasitas berpikir anak lulusan SMP-SMA menjadi tukang palak yang lemah.