Oleh: Dahlan Iskan
Di era yang serba dicicil ini, perombakan kabinet pun tak luput dari gaya tersebut. Ada yang berganti beserta pelantikan penggantinya, ada yang berganti dengan pengganti yang sudah siap namun belum dilantik, dan ada pula yang berganti tanpa kejelasan siapa penggantinya. Cicilan pertama perombakan kabinet ini menyasar dua pos kementerian: Keuangan dan Koperasi. Sri Mulyani Indrawati digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa (PYS), sementara Budi Arie digantikan oleh wakilnya, Ferry Juliantono. Keduanya bukanlah sosok asing bagi saya.
Purbaya, saya mengenalnya sekitar sepuluh bulan lalu saat ia hadir di podcast saya. Sementara itu, pertemuan terakhir saya dengan Ferry terjadi tahun lalu di kediaman Rocky Gerung, seorang filsuf sekaligus selebriti, di lereng pegunungan Sentul. Tentu saja, kedua pergantian menteri ini menjadi sorotan utama, di mana para pelaku bisnis lebih memfokuskan perhatian pada penggantian Sri Mulyani oleh Purbaya, sedangkan kalangan politik mengamati pergeseran di pos Budi Arie ke Ferry.
Selain itu, saya juga mengenal Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak, menteri dan wakil menteri yang menangani urusan haji. Irfan sudah saya kenal sejak dari ayahnya, KH Yusuf Hasyim, yang merupakan tokoh dari Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Saya sering bertemu dengannya saat kami berdua berkunjung ke kediaman calon presiden saat itu, Prabowo Subianto. Dahnil, di sisi lain, pernah dua kali bertandang ke rumah saya, salah satunya saat ia masih menjabat sebagai ketua umum Pemuda Muhammadiyah.
Di antara para menteri baru, Purbaya tampaknya menjadi satu-satunya yang langsung menjadi santapan media sosial, atau yang saya sebut sebagai "dirujak medsos." Hal ini dipicu oleh pernyataannya yang dinilai meremehkan aksi unjuk rasa besar yang terjadi akhir Agustus lalu.
Bahan baku utama "rujak Purbaya" ini adalah potongan pernyataannya saat pertama kali tiba di gedung Kementerian Keuangan sebagai menteri keuangan yang baru. Layaknya sebuah rujak, bahan-bahannya memang perlu dipotong agar menjadi hidangan yang nikmat. Jika bahan baku tersebut tidak dipotong, tentu tidak akan menjadi "rujak Purbaya" yang sesungguhnya.
Saya kembali mencermati ucapan Purbaya pada momen tersebut. Memang benar, ia menyebut tuntutan "18+7" dari para demonstran sebagai hal yang kecil. Namun, ada kalimat pelengkap yang ia ucapkan, yang ternyata terpotong dari pemberitaan luas: "kalau ekonomi tumbuh." Kalimat ini menyiratkan bahwa pemerintah tidak akan mampu memenuhi tuntutan tersebut jika ekonomi tidak tumbuh secara pesat. Oleh karena itu, prioritas utamanya adalah bekerja keras untuk menumbuhkan ekonomi agar tuntutan para demonstran dapat dipenuhi. Urusan menumbuhkan ekonomi menjadi prioritas yang lebih besar.
Inilah yang menjadi "kelemahan" Purbaya sebagai seorang menteri keuangan: kebiasaannya berbicara apa adanya, ceplas-ceplos, meskipun nada bicaranya tidak pernah terdengar meledak-ledak. Padahal, doktrin yang lazim dipegang oleh seorang menteri keuangan, di mana pun jabatannya, adalah kikir dalam berbicara. Bukan berarti menghindari wartawan, melainkan sangat berhati-hati dalam setiap pernyataan. Ucapan seorang menteri keuangan memiliki potensi untuk menaikkan atau menurunkan nilai tukar mata uang, bahkan harga saham.
Sebagai seorang wartawan, saya—dan Anda—seringkali merasa jengkel dengan pejabat yang pelit bicara. Wartawan justru menyukai sosok seperti Purbaya. Akan ada banyak kalimat yang "layak berita" darinya, meskipun belum tentu baik bagi perekonomian negara.
Lihatlah gayanya pada hari itu. Seharusnya, Purbaya lebih dulu membaca teks pidato yang telah disiapkan oleh stafnya sebelum menjawab pertanyaan wartawan. Namun, ia hanya melirik sekilas teks di layar ponselnya, lalu mengabaikannya. "Langsung saja," celetuknya. Ia tahu, dan wartawan pun juga tahu, bahwa teks yang disiapkan itu hanya berisi basa-basi.
Kemudian, perhatikan saat Purbaya celingukan mencari keberadaan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai, seolah ingin mengajak mereka menghadapi wartawan bersamanya. Ketika tidak menemukan keduanya, terdengar lirih celetukan dari mulutnya: "keduanya tentara kan..."
Hal serupa terjadi ketika ia menjawab pertanyaan mengenai target pertumbuhan ekonomi. Sekuat apa pun optimismenya, ia enggan mengucapkan angka "delapan persen" secara gamblang. "Kalau saya bilang tumbuh delapan persen pasti bohong kan?" ujarnya. Tentu ada nada canda dalam ucapannya, namun siapa menteri yang berani berseloroh seperti Purbaya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini? Terlebih lagi, target delapan persen itu merupakan janji krusial presiden. "Menuju ke sana," jawab Purbaya.
Lalu, berapa persen pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai? Ia kemudian menyebutkan angka enam atau tujuh persen. Angka tersebut, bagi orang seperti Anda—dan saya—sudah terasa luar biasa hebat. Sekaligus, saya titip doa semoga target tersebut tercapai.
Perlu dipahami, angka pertumbuhan tersebut tidak akan mungkin tercapai melalui cara-cara standar yang telah dilakukan selama ini. Dibutuhkan pendekatan yang berbeda. "Cara yang berbeda" inilah yang tampaknya diinginkan oleh Presiden Prabowo. Dengan cara lama, kita hanya akan jalan di tempat. Bukti selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa pendapatan per kapita kita tidak mengalami kenaikan sedikit pun. Satu dasawarsa berlalu, kita jalan di tempat, bahkan cenderung mundur ke angka USD 4.800. Kita kehilangan waktu yang sangat berharga.